BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Ilustrasi. Petugas Dinas Perhubungan menunjukkan tulisan imbauan pengendara membuka kaca saaat pemeriksaan kendaraan di tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Barat, Jawa Barat, Kamis (7/5/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.
JAKARTA, DDTCNews – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa besok, Jumat (22/5/2020) bukan merupakan hari cuti bersama bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai badan usaha milik negara (BUMN).
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam laman resmi Setkab, keputusan penghapusan status hari cuti bersama ini telah diambil dalam rapat pada Rabu (20/5/2020). Nantinya, cuti bersama akan diganti pada hari lain.
“Tadi rapat yang juga singkat menetapkan bahwa tanggal 22 Mei 2020 bukan hari cuti bersama untuk ASN dan pegawai BUMN. Itu saja. Jadi, untuk pegawai ASN dan BUMN tetap masuk seperti biasa,” katanya.
Dia mengatakan cuti bersama hari raya Idulfitri masih belum ada perubahan dari pergeseran awal, yaitu pada 28, 29, 30, dan 31 Desember. Keputusan ini diambil karena pertimbangan bahwa tanggal tersebut dinilai paling aman dalam membuat prediksi terkait dengan pandemi Covid-19.
Namun demikian, menurut Muhadjir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan catatan bahwa pada akhir Juni 2020 akan diadakan peninjauan ulang. Dengan demikian, pergeseran cuti bersama bisa dimajukan.
“Kalau memang Covid-19 sudah turun dan tidak lagi mengancam, sangat dimungkinkan untuk memajukan libur cuti bersama itu berimpitan dengan hari Iduladha yaitu tanggal 31 Juli 2020, baik bisa sebelum Iduladha atau setelah hari Iduladha,” imbuhnya.
Penghapusan cuti bersama pada 22 Mei 2020 ini telah masuk dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.440/2020, No.03/2020, dan No.03/2020.
Dalam keputusan bersama tiga menteri itu disebutkan dua pertimbangan penghapusan cuti bersama Idulfitri pada 22 Mei 2020. Pertama, untuk menjamin efektivitas dan produktivitas instansi pemerintah dan swasta.
Kedua, sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 berupa pelarangan mudik hari raya Idulfitri 1441 Hijriyah. Keputusan bersama ini ditetapkan dan berlaku mulai 20 Mei 2020. (kaw)
