KERJA SAMA PERDAGANGAN

Berlaku Penuh, DJBC Ungkap Manfaat Kerja Sama Perdagangan dengan UEA

Dian Kurniati | Kamis, 30 November 2023 | 10:30 WIB
Berlaku Penuh, DJBC Ungkap Manfaat Kerja Sama Perdagangan dengan UEA

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Indonesia telah resmi mengimplementasikan penuh kerja sama Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator (MRA AEO) dengan United Arab Emirates (UAE) sejak 11 November 2023.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Encep Dudi Ginanjar mengatakan ada sejumlah manfaat dari kerja sama MRA AEO yang dirasakan Indonesia. Misalnya bagi importir, baik berstatus AEO maupun non-AEO, yang akan mengimpor barang yang berasal dari perusahaan AEO di UAE akan mendapatkan percepatan proses customs clearance pada saat pemberitahuan impor barang BC 2.0 di Indonesia.

"Percepatan proses customs clearance juga berlaku bagi eksportir AEO yang akan mengekspor barang ke UAE," katanya, dikutip pada Kamis (30/11/2023).

Baca Juga:
Setoran Pajak Manufaktur dan Perdagangan Terkontraksi, Ini Kata Menkeu

Encep mengatakan pelaksanaan kerja sama MRA AEO sejalan dengan fungsi DJBC sebagai trade facilitator untuk melayani, dan memfasilitasi perdagangan internasional. Melalui MRA AEO, Indonesia-UAE bersepakat untuk bersama-sama memfasilitasi perdagangan internasional di antara kedua negara sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia menjelaskan MRA AEO Indonesia dengan UAE merupakan kesepakatan pengakuan timbal balik antara administrasi kepabeanan Indonesia dan UAE. Dengan kerja sama ini, program-program AEO dapat diakui dan diterima oleh kedua negara.

Penandatanganan perjanjian terkait MRA AEO telah dilakukan oleh menteri keuangan RI dan menteri perekonomian UAE pada 24 Juli 2019. Kemudian, dilanjutkan penandatanganan joint action pada Agustus 2020.

Baca Juga:
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Pada April 2021, kedua negara melakukan pertukaran informasi tentang program AEO tiap-tiap administrasi pabean. Setelahnya, kedua negara juga melakukan joint validation, yaitu penilaian terkait otorisasi dan validasi kriteria AEO yang dijalankan di kedua negara. Kegiatan ini dilaksanakan pada September 2022 di UAE dan pada Oktober 2022 di Indonesia.

Indonesia dan UAE sepakat menandatangani kerja sama MRA AEO pada November 2022 dan melakukan piloting pada Juni sampai September 2023. Implementasi penuh MRA AEO pun dimulai pada 11 November 2023.

"Implementasi MRA AEO diharapkan dapat mendukung efisiensi waktu dan biaya logistik, serta pertumbuhan ekonomi pada kedua negara," ujarnya.

Encep menambahkan DJBC berkomitmen memberikan pelayanan dan pengawasan yang baik melalui implementasi MRA AEO. Pemerintah juga mengapresiasi pelaku usaha yang mematuhi peraturan di bidang impor dan ekspor sehingga dapat berdampak baik dengan terciptanya lingkungan perdagangan yang kondusif. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 28 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setoran Pajak Manufaktur dan Perdagangan Terkontraksi, Ini Kata Menkeu

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah

Minggu, 28 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setoran Pajak Manufaktur dan Perdagangan Terkontraksi, Ini Kata Menkeu

Minggu, 28 April 2024 | 09:30 WIB KANWIL DJP SULSELBARTRA

Lapor SPT Tidak Lengkap dan Tilap Uang Pajak, Direktur PT Masuk Bui

Minggu, 28 April 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Segera Mulai Uji Coba Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL Tahap II

Minggu, 28 April 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Kadin Minta Pemerintah Jangan Buru-Buru Tambah Objek Cukai

Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS