BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Guna makin memudahkan eksportir dan importir dalam menjalankan bisnisnya, pemerintah akan mengubah ketentuan yang mengatur terkait dengan Authorized Economic Operator.
Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan pemerintah memberikan sertifikat Authorized Economic Operator (AEO) sebagai bentuk pengakuan DJBC terhadap pelaku usaha sehingga dapat memperoleh perlakuan kepabeanan tertentu.
"Banyak kemudahan, fasilitas, dan pelayanan yang diberikan kepada pemegang sertifikat AEO, yang tentunya akan sangat menguntungkan dan mengefisienkan waktu dan biaya kegiatan ekspor-impor," katanya, dikutip pada Kamis (23/2/2023).
Askolani baru-baru ini menyerahkan sertifikat AEO kepada 25 perusahaan secara langsung. DJBC kemudian memanfaatkan momentum tersebut untuk melaksanakan public hearing mengenai rencana perubahan peraturan menteri keuangan (PMK) tentang AEO.
Dia menuturkan DJBC berkomitmen mendukung kelancaran pergerakan rantai pasokan barang dalam perdagangan internasional. Khusus bagi perusahaan bersertifikasi AEO, keuntungan yang diterima akan lebih besar.
AEO merupakan pihak yang terlibat dalam pergerakan barang internasional dengan fungsi apa pun. Pihak tersebut harus memperoleh persetujuan dari otoritas kepabeanan serta memenuhi standar keamanan rantai pasokan.
Melalui PMK 227/2014, pemerintah mengatur mengenai sertifikasi AEO kepada importir, eksportir, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), pengangkut, pengusaha tempat penimbunan, dan konsolidator.
Dengan menjadi AEO, pelaku usaha akan menjadi trusted partner pemerintah, reputasi perusahaan akan meningkat, serta mendapatkan manfaat perdagangan internasional melalui kerja sama antarlembaga kepabeanan (customs cooperation).
Manfaat yang diterima perusahaan AEO pun akan semakin bertambah sejalan dengan kerja sama administrasi kepabeanan yang dijalin Indonesia dengan berbagai negara.
"Tentunya akan kami dukung penuh untuk bisa dilaksanakan dengan maksimal," ujar Askolani. (rig)
