BERITA TERKINI
Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji (kedelapan kanan) bersama rombongan meninjau lokasi pengeboran Sumur A-55A saat kunjungan kerja ke Aceh Utara, Aceh, Selasa (17/1/2023). ANTARA FOTO/Rahmad/nym.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah perlu melakukan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) atas tenaga listrik yang dikonsumsi wajib pajak tertentu.
Wajib pajak tertentu yang dimaksud adalah wajib pajak yang telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain. Wajib pajak tersebut memang merupakan pihak yang mendapat fasilitas pajak tertentu dari pemerintah.
“Wajib pajak tertentu ... merupakan wajib pajak yang telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain, yang pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh pemerintah,” bunyi Pasal 14 ayat (2) PP 4/2023, dikutip pada Sabtu (4/2/2023).
Pembayaran PBJT-TL oleh pemerintah tersebut berasal dari jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Menteri keuangan menjadi pihak yang dimandatkan melakukan pembayaran PBJT-TL atas wajib pajak tertentu.
Adapun menteri keuangan akan mengatur lebih lanjut perihal ketentuan tata cara pembayaran PBJT-TL atas wajib pajak tertentu. Pengaturan lebih lanjut tersebut akan diatur dengan peraturan menteri keuangan (PMK).
Sebagai informasi, ketentuan pembayaran PBJT-TL atas wajib pajak tertentu oleh pemerintah bukan merupakan ketentuan baru. Sebelumnya, ketentuan serupa telah diatur dalam PMK 9/2016 s.t.d.d. PMK 195/2017.
Merujuk pada peraturan tersebut, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ditanggung dan dibebaskan dari pajak selain pajak perseroan yang berlaku di Indonesia. Pajak tersebut termasuk pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, yaitu pajak air permukaan, pajak air tanah, dan pajak penerangan jalan (istilah sebelum PBJT-TL).
Fasilitas tersebut diberikan berdasarkan kontrak kerja sama antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dengan KKKS. Ada pula fasilitas terkait dengan pajak penghasilan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan ketentuan tertentu. (sap)
