BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Selain denda, sanksi bunga berisiko dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (11/5/2022).
Ditjen Pajak (DJP) mencatat total SPT Tahunan yang disampaikan sampai dengan 30 April 2022 sebanyak 12,76 juta. Dengan total wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 19 juta, rasio kepatuhan formal per 30 April 2022 baru mencapai 67,18%.
Adapun risiko pengenaan sanksi bunga muncul jika ada kekurangan pembayaran pajak terutang. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), kekurangan yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.
“Atas pembayaran atau penyetoran pajak … yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan,” bunyi penggalan Pasal 9 ayat (2b).
Bunga dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan pembayaran. Sanksi administrasi berupa bunga tersebut dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
Tarif bunga per bulan yang ditetapkan menteri keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Simak perkembangan tarif bunga per bulan di sini.
Selain mengenai pelaporan SPT Tahunan, ada bahasan tentang terbitnya peraturan presiden (Perpres) tunjangan jabatan fungsional penyuluh pajak dan asisten penyuluh pajak. Ada pula bahasan tentang calon hakim agung (CHA) tata usaha negara (TUN) khusus pajak yang dinyatakan lulus seleksi wawancara.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan SPT Tahunan wajib pajak badan yang diterima hingga 30 April 2022 mencapai 887.762. Dengan jumlah wajib pajak badan yang wajib melaporkan SPT Tahunan mencapai 1,65 juta, rasio kepatuhan formal baru 53,72%.
Kemudian, jumlah SPT Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2022 mencapai 11,87 juta. Dengan jumlah WP orang pribadi yang wajib SPT sebanyak 17,35 juta orang maka kepatuhan formal WP orang pribadi mencapai 68,46%. (DDTCNews)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan baru mengenai tunjangan jabatan fungsional penyuluh pajak. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) 79/2022. Simak perincian nilai tunjangannya di sini.
Jokowi juga merilis peraturan baru terkait dengan tunjangan jabatan fungsional asisten penyuluh pajak. Peraturan yang dimaksud adalah Perpres 80/2022. Simak perincian nilai tunjangan asisten penyuluh pajak di sini.
Tunjangan penyuluh pajak dan tunjangan asisten penyuluh pajak diberikan setiap bulan. Pemberian tunjangan penyuluh pajak dan asisten penyuluh pajak bagi pegawai negeri sipil PNS yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN. (DDTCNews)
Komisi Yudisial mengumumkan 2 CHA TUN khusus pajak yang lulus wawancara. Keduanya adalah Cerah Bangun dan Triyono Martanto. Kedua nama CHA TUN khusus pajak itu telah disampaikan kepada DPR melalui surat yang ditujukan kepada pimpinan DPR dan pimpinan Komisi III DPR.
“Semua proses seleksi di KY sudah dinyatakan selesai, proses selanjutnya akan berjalan di DPR RI," ujar Juru Bicara KY Miko Ginting. (DDTCNews)
DJP mengadakan survei kepuasan layanan program pengungkapan sukarela (PPS). Survei tersebut ditujukan kepada para wajib pajak yang mengikuti PPS. Program yang menjadi amanat dari Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ini masih berlangsung hingga 30 Juni 2022.
Akses survei tersebut akan muncul setelah proses pengiriman Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH). Simak ‘Ikut PPS? Ditjen Pajak Adakan Survei Kepuasan Layanan untuk Anda’. (DDTCNews)
Wakil Presiden Maruf Amin meminta para gubernur turut memberikan dukungan untuk mendukung pengembangan UMKM di wilayahnya. Maruf mengatakan dukungan untuk UMKM tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui pemberian insentif perpajakan.
"[Kepala daerah harus] menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap UMKM dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, antara lain melalui pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan, dan penguatan teknologi digital bagi UMKM," katanya dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). (DDTCNews)
Pemerintah mencatat anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang sudah terserap hingga 28 April 2022 mencapai Rp70,37 triliun. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi tersebut setara dengan 15,4% dari alokasi anggaran senilai Rp455,62 triliun.
Adapun realisasi anggaran untuk klaster penguatan ekonomi sudah mencapai Rp9,22 triliun atau 5,2% dari pagu senilai Rp178,32 triliun. Realisasi dana PEN tersebut sudah termasuk insentif perpajakan. (DDTCNews) (kaw)
