Kejar Pajak Rp500 Triliun, DJP Genjot Beragam Kebijakan

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) masih perlu menghimpun penerimaan pajak tambahan senilai Rp500 triliun untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (13/11/2026).

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan DJP menerapkan beragam kebijakan dan menempuh langkah administratif untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun ini.

"Ada kebijakan [PPh Pasal 22] marketplace, pengurangan sanksi administratif, global minimum tax, SPP-TDLN, itu merupakan kebijakan-kebijakan yang kami lakukan untuk bisa mengoptimalkan penerimaan sampai dengan akhir tahun di level kebijakan," katanya.

Terkait dengan PPh Pasal 22 marketplace, lanjut Bimo, pemerintah telah mewajibkan 4 marketplace untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas peredaran bruto para pedagang mulai 1 Oktober 2026.

Mengenai penerapan pajak minimum global, wajib pajak yang tergabung dalam grup perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi minimal €750 juta pada sedikitnya 2 dari 4 tahun fiskal sebelumnya dapat tercakup dalam ketentuan GloBE mulai tahun pajak 2025.

Wajib pajak yang tercakup dalam ketentuan GloBE pada tahun 2025 harus membayar pajak tambahan pada akhir tahun pajak 2026 apabila tarif pajak efektif yang dihitung berdasarkan ketentuan GloBE kurang dari 15%.

Terkait dengan pengurangan sanksi administratif (PSA), DJP mendorong wajib pajak untuk segera melunasi pokok pajak pada tahun ini. Sesuai dengan KEP-239/PJ/2026, terdapat pengurangan sanksi sebesar 100% bagi wajib pajak yang melakukan pelunasan pokok paling lambat pada akhir tahun ini.

"Selain itu, pada level administrasi, ada behavioural nudging yang mengingatkan wajib pajak, kemudian menyentuh subconscious mind dari wajib pajak, tidak hanya berkomunikasi sebagai enforcer," ujar Bimo.

Secara terperinci, terdapat 475.698 wajib pajak yang menerima email blast karena terindikasi sengaja menghapus bukti potong dari SPT Tahunan 2025 untuk menghindari timbulnya pajak kurang bayar.

Para wajib pajak tersebut diminta melakukan pembetulan SPT dan melunasi kekurangan pembayaran pajak sesuai dengan kewajibannya.

Selain itu, Bimo menuturkan DJP terus melakukan fungsionalisasi proses bisnis untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Menurutnya, langkah itu sudah memberikan hasil yang signifikan di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta KPP Madya.

"Dari hasil fungsionalisasi itu naik aktivitas maupun kualitas eksekusi untuk pengawasan sekitar 65%, dari mulai Agustus 2025 sampai Agustus 2026 kemarin yang kami assess. Kemudian, dari sisi audit itu naik sekitar 25%," tuturnya.

Selain topik di atas, terdapat pula ulasan mengenai insentif PPh final untuk pasar modal. Lalu, ada juga bahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, pendaftaran uji kompetensi perpajakan, SP2DK, bukti potong, PPh final UMKM, dan lain sebagainya.

Berikut ulasan artikel perpajakan selengkapnya.

WP Hapus Bukti Potong di SPT, DJP Bisa Lanjutkan dengan SP2DK

DJP dapat meminta klarifikasi dengan melayangkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang terindikasi sengaja menghapus bukti pemotongan PPh dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan langkah tersebut ditempuh apabila wajib pajak yang bersangkutan tidak menindaklanjuti atau menanggapi surat imbauan yang sudah dikirim.

Dia menambahkan DJP telah melayangkan surat imbauan resmi kepada 475.698 wajib pajak yang terindikasi menghapus bupot PPh dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025. Imbauan tersebut disampaikan melalui email wajib pajak yang terdaftar. (DDTCNews/Kontan)

Pemerintah Kaji Insentif PPh Final untuk Pasar Modal

Pemerintah membuka peluang mengkaji perubahan kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan produk dan investor di pasar modal. Salah satu usulan yang mengemuka adalah mengenai insentif PPh final bagi emiten di lantai bursa maupun investor pasal modal.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo mengatakan usulan insentif perpajakan tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan.

"Tadi ada beberapa usulan, tapi kan saya belum berdiskusi dengan teman-teman di Kemenkeu. Setelah diskusi nanti baru kelihatan. Perpajakan terkait produk di pasar modal, terkait investor," ujar Drajad kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian. (Kontan/Bisnis Indonesia)

Gibran Mengundurkan Diri sebagai Wapres

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 12 Oktober 2026.

Gibran terpantau tiba di Gedung Nusantara III di kompleks DPR/MPR pada pukul 11.16 WIB dan meninggalkan gedung tersebut pada pukul 11.38 WIB. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran telah mengajukan surat pengunduran diri tersebut kepada dua pihak, yaitu MPR dan Prabowo.

"Pertemuan berlangsung 20 menit, dan dalam pertemuan tersebut Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil presiden," ujarnya. (DDTCNews)

Tindak Pidana Pajak Tak Lagi Masuk Cakupan RUU Perampasan Aset

Pemerintah dan DPR sepakat mengurangi jenis tindak pidana yang menjadi landasan perampasan aset berdasarkan RUU Perampasan Aset. Sebelumnya, terdapat 13 jenis tindak pidana yang menjadi landasan perampasan aset, termasuk tindak pidana korupsi hingga tindak pidana perpajakan.

Kini, pemerintah dan DPR sepakat membatasi cakupan RUU Perampasan Aset hanya pada tindak pidana korupsi dan 6 jenis tindak pidana lainnya, yaitu tindak pidana narkotika dan psikotropika; tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme; tindak pidana penyelundupan manusia.

Kemudian, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; tindak pidana perdagangan orang; serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. (DDTCNews)

Tak Lagi Tercakup PPh Final UMKM, Pemerintah Diminta Perhatikan BUMDes

Pemerintah diminta memberikan perhatian khusus kepada badan usaha milik desa (BUMDes) menyusul perubahan kriteria wajib pajak badan yang dapat memanfaatkan PPh final UMKM sebesar 0,5%.

Anggota Komisi XI DPR Marwan Jafar mengatakan perubahan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 20/2026 perlu dicermati karena berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha sejumlah kelompok pelaku ekonomi, termasuk BUMDes.

"Kebijakan pajak tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan dan keberlangsungan usaha masyarakat," katanya. (DDTCNews)

Kemenkeu Adakan Lagi UKP, Pendaftaran Dibuka Hari Ini

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menggelar uji kompetensi perpajakan (UKP) periode 17–24 tahun 2026 bagi peserta yang ingin memperoleh surat keterangan kompetensi (SKK).

Pendaftaran UKP periode 17–24 dibuka mulai 13 November 2026 pukul 08.00 WIB, dan ditutup pada 17 November 2026 pukul 17.00 WIB. Sementara itu, UKP akan dilaksanakan pada 23–26 November 2026.

"Peserta dapat memilih UKP Tingkat A, Tingkat B, atau Tingkat C, tanpa harus mengikuti ujian secara berjenjang," ujar Plt Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu Dwi Teguh Wibowo dalam keterangan resmi. (DDTCNews)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.