Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
BERITA PAJAK HARI INI

Kurang Ungkap Harta Saat PPS? DJP Buka Jalan Penghapusan Sanksi

[DDTCNews] Redaksi
Selasa, 17 November 2026 | 07.30 WIB
Kurang Ungkap Harta Saat PPS? DJP Buka Jalan Penghapusan Sanksi
<table style="width:100%"> <tbody> <tr> <td> <p>Ilustrasi.&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table>

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak yang kurang mengungkapkan hartanya dalam program pengungkapan sukarela (PPS) dimungkinkan mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (17/11/2026).

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan Ditjen Pajak (DJP) membuka ruang untuk mengajukan penghapusan sanksi mengingat bisa jadi terdapat kekhilafan yang dilakukan wajib pajak ketika mengikuti PPS dan melakukan pengungkapan harta.

"Mungkin terjadi kekhilafan dari wajib pajak pada saat itu, karena kan wajib pajak biasanya tidak melakukan sendiri, biasanya ada intermediary, konsultan, kuasa, atau karyawan bidang pajak, sehingga mungkin pencatatannya kurang lengkap," ujar Bimo.

Data yang didapatkan oleh DJP dari pihak ketiga menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak peserta PPS yang kurang mengungkapkan hartanya karena beragam sebab.

"Ada data pihak ketiga yang menunjukkan akumulasi asetnya tidak begitu, karena ada akumulasi penghasilan yang tidak tercapai. Atau sebaliknya, pengungkapan asetnya sekian, tapi profil penghasilan pada SPT tahun berikutnya tidak sesuai dengan profil aset yang dilaporkan saat PPS," ujar Bimo.

Sebagai informasi, KEP-239/PJ/2026 mengatur wajib pajak yang kurang mengungkapkan harta saat PPS bisa memperoleh pengurangan sanksi sebesar 100%, 50%, atau 25%.

"Sanksi administratif yang tercantum dalam SKP berdasarkan hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana diatur dalam PMK 196/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS Wajib Pajak yang diterbitkan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027 dan atas pokok pajak terutang terkait dibayar atau disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2027," bunyi KEP-239/PJ/2026.

Pengurangan sanksi sebesar 100% diberikan bila pokok pajak dilunasi maksimal sebulan setelah terbitnya SKPKB. Bila pokok pajak baru dilunasi dalam jangka waktu setelah sebulan hingga 2 bulan setelah terbitnya SKPKB, pengurangan sanksi diberikan sebesar 50%.

Sementara bila pokok pajak baru dilunasi 2 bulan setelah terbitnya SKPKB sehubungan dengan PPS, pengurangan sanksi yang diberikan menjadi hanya sebesar 25%.

Pengurangan sanksi sesuai dengan KEP-239/PJ/2026 diberikan bila wajib pajak mengajukan permohonan sekaligus memenuhi syarat dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 s.t.d.d. PMK 71/2026 serta memenuhi persyaratan dalam Diktum Keempat KEP-239/PJ/2026.

Keempat syarat tersebut, yakni:

  1. tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya;
  2. mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya, tetapi telah dicabut;
  3. menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan sanksi administratif timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan; dan
  4. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif hanya diberikan terhadap sanksi administratif yang belum dibayar atau belum dilunasi oleh wajib pajak.

Selain kabar tersebut, terdapat ulasan tentang fungsionalisasi jabatan di lingkungan DJP yang dinilai mampu meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan. Kemudian, ada pula pembahasan mengenai persiapan penerapan pelaporan keuangan satu pintu.

Berikut ulasan artikel perpajakan selengkapnya.

DJP: Penghapusan Sanksi Tak Cederai Rasa Keadilan WP Patuh

Pemberlakuan program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif oleh DJP diklaim tidak mencederai keadilan bagi wajib pajak yang selama ini sudah patuh.

Bimo mengatakan wajib pajak yang selama ini sudah patuh mendapatkan beragam keistimewaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Wajib pajak yang sudah patuh itu mendapatkan hak-haknya secara proporsional. Apresiasi dan hak istimewa seperti prioritas untuk penerbitan surat keterangan fiskal (SKF), sekarang hampir semua pelayanan perizinan itu membutuhkan SKF," ujar Bimo. (DDTCNews)

Fungsionalisasi Jabatan, Kegiatan Pengawasan Pajak Naik 65%

Fungsionalisasi jabatan di lingkungan DJP disebut telah meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan. Bimo mengatakan fungsionalisasi jabatan pengawas dan pemeriksa pajak telah meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan hingga puluhan persen.

"Dari hasil fungsionalisasi itu naik aktivitas maupun kualitas pengawasan sekitar 65% naiknya, dari mulai Agustus 2025 sampai Agustus 2026. Kemudian dari sisi audit itu naik sekitar 25%," ujar Bimo.

Bimo menyebut fungsionalisasi jabatan tersebut telah dilaksanakan secara bertahap di kantor pelayanan pajak (KPP) pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, serta Kanwil DJP Jakarta Khusus. Fungsionalisasi juga dilakukan di KPP madya yang tersebar di daerah. (DDTCNews)

DJP Uji Akurasi SPP-TDLN agar Tak Salah Pungut PPN

DJP masih memastikan kesiapan dan keakuratan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) untuk mengidentifikasi transaksi yang terutang PPN sebelum pajak tersebut dipungut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan PT Jalin Pembayaran Nusantara merupakan penyelenggara SPP-TDLN yang bertugas mengidentifikasi transaksi yang menjadi objek PPN. Oleh karena itu, PT Jalin harus mampu menentukan apakah transaksi tersebut berkaitan dengan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP).

"Mekanisme yang menentukan apakah dia terutang PPN atau tidak itu kan PT Jalin sebagai penyelenggara SPP-TDLN. Nanti, perbankan baru akan memungut PPN setelah ada konfirmasi dari PT Jalin," ujarnya. (DDTCNews)

Kemenkeu: 1.052 Emiten Ikuti Piloting Pelaporan Keuangan Satu Pintu

Pemerintah telah merampungkan pelaksanaan uji coba (piloting) pelaporan keuangan satu pintu (financial reporting single window (FRSW) terhadap 1.052 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Piloting FRSW dilaksanakan dalam 2 tahap pada November 2026.

Plt. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Herman Saheruddin mengatakan piloting tersebut menjadi bagian dari persiapan implementasi FRSW secara bertahap pada 2027, sebagaimana diatur dalam PP 43/2025.

"Pada piloting Alhamdulillah hasilnya proses berjalan lancar dan ini akan kami uji kembali sebelum nanti kita bisa implementasikan secara bertahap pada 2027," katanya. (DDTCNews)

Pemerintah Berikan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk di PFII

Melalui UU 6/2026, pemerintah turut memberikan fasilitas kepabeanan untuk mendukung pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Merujuk Pasal 60 ayat (1) UU 6/2026, fasilitas kepabeanan yang diberikan berupa pembebasan bea masuk atas impor barang yang ditujukan untuk pembangunan dan pengembangan PFII. Fasilitas ini menjadi salah satu stimulus perpajakan yang disiapkan pemerintah untuk PFII.

"Fasilitas kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c berupa pembebasan bea masuk atas impor barang untuk pembangunan dan pengembangan PFII," bunyi Pasal 60 ayat (1) UU 6/2026. (DDTCNews) (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.