SLEMAN, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten Sleman, DIY, menghapus sanksi administratif berupa bunga atas tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kebijakan ini berlaku mulai 20 Oktober hingga 31 Desember 2026.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman Wawan Hariawan mengatakan penghapusan sanksi dimaksudkan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
"Melalui kebijakan ini, kami berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dengan dihapusnya sanksi bunga, wajib pajak memiliki keringanan untuk melunasi tunggakan sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Wawan, dikutip pada Selasa (17/11/2026).
Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala BKAD Kabupaten Sleman Nomor 900.1.13.1/389/KPTS/2026. Wawan menjelaskan penghapusan diberikan terhadap sanksi bunga dengan nominal sampai dengan Rp100 juta untuk tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2013 hingga 2026.
Berdasarkan data BKAD Sleman, total piutang sanksi bunga PBB-P2 mencapai Rp53,7 miliar. Sementara itu, nilai keseluruhan tunggakan PBB-P2 tercatat sebesar Rp138 miliar.
Di sisi lain, realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Sleman hingga 10 November 2026 tercatat mencapai Rp93,9 miliar atau 95,3% dari target penerimaan. Dengan capaian tersebut, masih terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp4,5 miliar untuk memenuhi target yang ditetapkan.
BKAD berharap penghapusan sanksi bunga mendorong masyarakat segera membayar tunggakan PBB-P2. Selain meningkatkan kepatuhan wajib pajak, langkah ini juga diharapkan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman.
Dilansir spektroom.co.id, Pemkab Sleman mengimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 agar segera memanfaatkan kebijakan tersebut. Wajib pajak diminta tidak menunda pembayaran hingga mendekati batas akhir program pada 31 Desember 2026. (dik)
