Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan - Update Notif & Dekstop Sept 2026
[News] Banner Whatsapp Channel
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak mengenai Inkonsistensi Nilai Sengketa

DDTC Fiscal Research and Advisory
Senin, 16 November 2026 | 17.00 WIB
Sengketa Pajak mengenai Inkonsistensi Nilai Sengketa
<p>Ilustrasi.</p>

RESUME putusan peninjauan kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai inkonsistensi nilai sengketa yang tercantum dalam surat pemberitahuan (SPT) dengan yang ada dalam permohonan keberatan dan banding. Sengketa ini diputus melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 416/B/PK/PJK/2015.

Dalam perkara ini, wajib pajak mengakui adanya kesalahan dan inkonsistensi dalam memasukkan nilai sengketa yang ada di dalam SPT dengan surat permohonan keberatan dan banding. Berkaitan dengan hal ini, wajib pajak telah menyampaikan bukti-bukti pembukuan menunjukkan itikad baik dan menjelaskan situasi yang terjadi.

Di sisi lain, otoritas pajak tidak dapat mempertimbangkan bukti yang disampaikan wajib pajak setelah diterbitkannya SKPKB dan baru diserahkan pada proses keberatan. Menurut otoritas pajak, pihak wajib pajak tidak konsisten dalam menentukan besaran pajak yang tercantum dalam SPT dengan yang ada dalam surat permohonan keberatan dan banding.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan surat banding tidak dapat diterima karena tidak memenuhi pasal 36 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Alasan-alasan banding yang diajukan wajib pajak dianggap tidak jelas akibat perbedaan nilai sengketa sehingga tidak dilanjutkan uji materiil. Sementara itu, pada tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh wajib pajak sehingga Putusan Pengadilan Pajak tersebut tetap dipertahankan.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau tautan di sini.

Kronologi

Wajib pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak beranggapan alasan banding wajib pajak tidak jelas, karena nilai dasar sengketa pajak yang dilaporkan tidak konsisten antara yang ada di SPT dengan yang ada dalam permohonan keberatan serta banding.

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan permohonan banding yang diajukan wajib pajak tidak dapat diterima. Selanjutnya dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-48872/PP/M.XV/16/2013 tanggal 05 Desember 2013, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 21 Maret 2014.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya inkonsistensi nilai sengketa yang diajukan dalam SPT dengan dalam permohonan keberatan dan banding.

Pendapat Pihak yang Bersengketa

Pemohon PK sebagai wajib pajak menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Sebagai informasi, Pemohon PK merupakan perusahaan industri pengolahan kulit yang memproduksi kulit samak dan sarung tangan. Dalam menjalankan usahanya, Pemohon PK memiliki dua divisi usaha, yaitu di Bantul yang memproduksi kulit samak dan Sleman yang memproduksi sarung tangan.

Mulanya pembukuan Pemohon PK dilakukan sendiri olehnya. Namun, pada Agustus 2007 pihak yang bertanggung jawab atas pembukuan Pemohon PK meninggal dunia dan tidak ada karyawan lain yang dapat diandalkan untuk melakukan penyusunan pembukuan.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, Pemohon PK bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyusun pembukuan yang dimulai dari input data yang disediakan Pemohon PK hingga penyusunan laporan keuangannya. Meskipun pembukuan dilakukan oleh pihak ketiga, penyusunan SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN tidak dilakukan oleh pihak ketiga, melainkan oleh Pemohon PK sendiri.

Kemudian, dikarenakan penyusunan SPT dilakukan sendiri oleh Pemohon PK, akibatnya terdapat kesalahan dalam hal penggunaan laporan keuangan yang menjadi dasar penyusunan SPT Pemohon PK. Dalam hal ini, terdapat perbedaan penggunaan angka yang ada di dalam SPT dengan surat permohonan keberatan dan permohonan banding.

Adapun Pemohon PK juga telah mengakui bahwa terdapat nilai yang tidak konsisten dalam pengisian SPT dengan yang ada di surat permohonan keberatan dan surat permohonan banding. Pemohon PK juga telah beritikad baik untuk menjelaskan alasan yang menjadi penyebab kesalahan yang dimaksud.

Meskipun ada kesalahan penggunaan angka dalam penghitungan pajak di atas, Pemohon PK menilai surat bandingnya telah memenuhi seluruh persyaratan formal, termasuk Pasal 36 ayat (2) UU Pengadilan Pajak.

Selain itu, Pemohon PK menilai jenis putusan “tidak dapat diterima” tidak tepat diterapkan dalam perkara ini. Menurut Pemohon PK, putusan tersebut hanya dapat dijatuhkan dalam pemeriksaan dengan acara cepat sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 82 ayat (1) UU Pengadilan Pajak atau dalam sengketa kewenangan.

Sementara itu, sengketa ini dilakukan dengan acara biasa sehingga putusan dinilai cacat hukum dan cacat prosedur. Berdasarkan argumen di atas, Pemohon PK menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan dan cacat prosedur. Oleh karenanya, Pemohon PK menilai bahwa Putusan Pengadilan Pajak seharusnya dibatalkan.

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan pernyataan Pemohon PK. Termohon PK mempertahankan koreksi dan menilai Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat. Sebab, koreksi dinilai telah sejalan dengan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Termohon PK juga menegaskan alasan permohonan banding tidak jelas karena nilai besaran pajak yang tercantum dalam SPT dengan permohonan keberatan dan banding berbeda. Adapun penjelasan atas kekeliruan data tidak kunjung diserahkan saat pemeriksaan sehingga Pemohon PK dianggap tidak penyelenggaraan pembukuan dengan itikad baik.

Merujuk pada pasal 26A ayat (4) UU KUP, Termohon PK memutuskan untuk tidak mempertimbangkan bukti dari Pemohon PK pascapemeriksaan. Berdasarkan pertimbangan di atas, Termohon PK menyatakan koreksi yang dilakukannya sudah tepat sehingga permohonan PK harus ditolak.

Pertimbangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Sebab, Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan banding tidak dapat diterima sudah tepat dan benar. Terdapat beberapa pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan karena tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti dalam persidangan. Pernyataan pemohon PK atas insiden kekeliruan penggunaan data laporan keuangan dalam SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN akibat miskomunikasi dengan pihak ketiga selaku penyusun pembukuan adalah hal yang tidak dapat diterima. Pemohon PK juga tidak mengungkapkan bukti pembukuan yang sebenarnya dalam proses pemeriksaan.

Kedua, Termohon PK menganggap Pemohon PK tidak menyelenggarakan pembukuan dengan itikad baik hingga melahirkan SKPKB. Atas dasar itu, koreksi Termohon PK tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP.

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (dik/*artikel resume ini disiapkan oleh intern DDTC FRA Tiara Maulidah)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.