BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat sedikitnya ada 475.698 wajib pajak yang terindikasi melakukan penghapusan bukti pemotongan (bupot) pajak penghasilan (PPh) dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan otoritas pajak telah melayangkan surat imbauan kepada ratusan ribu wajib pajak orang pribadi tersebut. Surat imbauan disampaikan melalui email resmi DJP dengan domain @pajak.go.id.
"Kami telah mengirimkan email imbauan resmi kepada 475.698 wajib pajak yang terindikasi melakukan penghapusan bukti potong PPh dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025," ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Inge menjelaskan surat imbauan disampaikan agar wajib pajak melakukan penelitian, verifikasi, dan pencocokan kembali atas data penghasilan yang diperoleh dengan bukti pemotongan PPh yang dilaporkan dalam SPT Tahunan.
Apabila setelah pengecekan ditemukan ada data yang dilaporkan belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya, wajib pajak diimbau segera melakukan pembetulan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Melalui email imbauan tersebut, wajib pajak juga diminta memastikan agar seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh, dan/atau informasi perpajakan lainnya telah dilaporkan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam SPT Tahunan yang disampaikan.
Merujuk pada PMK 111/2025, wajib pajak yang mendapatkan surat imbauan dapat memberikan tanggapan melalui 2 cara, yaitu memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau menyampaikan penjelasan atas kewajiban perpajakan yang tercantum dalam surat imbauan.
Inge menambahkan DJP dapat berujung mengirimkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) apabila wajib pajak tidak melakukan pembetulan sehingga data-data yang dilaporkan masih belum mencerminkan kondisi sebenarnya.
"Jika imbauan tersebut tidak ditindaklanjuti, DJP dapat mengambil langkah lanjutan berupa permintaan klarifikasi atas data yang dimaksud," tegas Inge. (dik)
