BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pembetulan SPT Tahunan yang dilakukan wajib pajak dapat menimbulkan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024, sanksi administratif berupa bunga dikenakan apabila pembetulan SPT Tahunan mengakibatkan utang pajak wajib pajak orang pribadi menjadi lebih besar.
"Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan...," bunyi Pasal 181 ayat (6) PMK 81/2024, dikutip pada Rabu (11/11/2026).
Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2b) UU KUP, tarif bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5%, kemudian hasilnya dibagi 12. Tarif tersebut berlaku berdasarkan ketentuan pada saat dimulainya penghitungan sanksi.
Wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan sepanjang DJP belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan (bukper) secara terbuka terhadap SPT Tahunan PPh yang bersangkutan.
Untuk menyampaikan SPT Tahunan pembetulan, wajib pajak orang pribadi perlu mencentang opsi Pembetulan pada bagian Status dalam formulir induk SPT Tahunan.
Selain itu, wajib pajak orang pribadi perlu mencantumkan PPh kurang bayar atau lebih bayar akibat pembetulan pada Bagian F formulir induk SPT Tahunan. Melalui pembetulan tersebut, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak didasarkan pada SPT berstatus pembetulan yang disampaikan terakhir.
Sebagai informasi, DJP baru saja memperingatkan wajib pajak orang pribadi yang sengaja menghapus bukti potong agar segera melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025.
Penghapusan bukti potong tersebut berpotensi menyebabkan SPT Tahunan yang disampaikan wajib pajak orang pribadi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, wajib pajak perlu melakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
"Dalam hal terdapat penghasilan atau informasi perpajakan yang belum dilaporkan sehingga mengakibatkan SPT Tahunan yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, wajib pajak diimbau untuk melakukan pembetulan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku," imbau DJP. (rig)
