EB_SPT PPh Badan 2026
Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
[News] Banner Whatsapp Channel
SULUH PAJAK

Mengurai Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak Pasca-PPS di Era Coretax

[DDTCNews] Redaksi
Selasa, 17 November 2026 | 10.00 WIB
Mengurai Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak Pasca-PPS di Era Coretax
Muhammad Fadhlansyah Nasution,
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

PROGRAM pengungkapan sukarela (PPS) memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Namun, persoalan dapat muncul kembali ketika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam program tersebut.

Temuan ini dapat berujung pada penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) beserta sanksi administratif yang harus ditanggung wajib pajak.

Dalam konteks ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 membuka peluang pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Salah satu ketentuan yang perlu dicermati adalah Diktum Kesatu huruf g, yang secara khusus mengatur sanksi dalam SKP hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam PPS.

Ketentuan tersebut menarik karena memberikan periode penyelesaian yang lebih panjang dibandingkan dengan sejumlah klaster lainnya. Meski demikian, wajib pajak perlu memahami cakupan fasilitas, tenggat pelunasan, dan persyaratan pengajuannya agar dapat memanfaatkan kebijakan ini secara tepat.

Ketentuan Pengurangan Sanksi atas Harta PPS

PPS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/2021. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak yang mengikuti program tetap menghadapi konsekuensi apabila kemudian ditemukan harta yang belum atau kurang diungkapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas temuan tersebut, DJP dapat menerbitkan SKP berdasarkan hasil pemeriksaan dengan sanksi administratif sesuai ketentuan perpajakan. Sanksi inilah yang menjadi objek fasilitas dalam klaster ketujuh KEP-239/PJ/2026.

Diktum Kesatu huruf g menetapkan fasilitas berlaku bagi sanksi administratif dalam SKP hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam PPS, sepanjang SKP diterbitkan pada 8 Oktober 2026 sampai dengan 31 Desember 2027 dan pokok pajak terutang terkait dibayar atau disetor paling lambat 31 Desember 2027.

Dengan demikian, ada dua aspek waktu yang perlu diperhatikan: periode penerbitan SKP dan batas pelunasan pokok pajak. Keduanya menjadi dasar untuk menentukan apakah wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.

Salah satu aspek penting klaster ketujuh adalah besaran pengurangan sanksi yang dikaitkan dengan waktu pelunasan pokok pajak. Berdasarkan ketentuan dalam lampiran KEP-239/PJ/2026, skemanya sebagai berikut:

  • Penghapusan 100% apabila pokok pajak dilunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan SKP.
  • Pengurangan 50% apabila pelunasan dilakukan setelah 1 bulan sampai dengan paling lama 2 bulan sejak tanggal penerbitan SKP.
  • Pengurangan 25% apabila pelunasan dilakukan setelah 2 bulan, dengan tetap memperhatikan batas akhir program pada 31 Desember 2027.

Skema tersebut menunjukkan pentingnya ketepatan waktu dalam menyelesaikan pokok pajak. Namun, wajib pajak juga perlu memperhatikan batas akhir program. Pelunasan pokok pajak tetap harus dilakukan paling lambat 31 Desember 2027 agar memenuhi ketentuan klaster ketujuh.

Sebagai ilustrasi, seorang wajib pajak menerima SKP hasil pemeriksaan atas harta yang belum diungkapkan dalam PPS. Pokok pajak yang harus dibayar sebesar Rp600 juta, sedangkan sanksi administratifnya sebesar Rp600 juta. Total tagihan mencapai Rp1,2 miliar.

Apabila wajib pajak melunasi pokok pajak Rp600 juta dalam jangka waktu yang memenuhi syarat penghapusan 100%, sanksi administratif tersebut berpotensi dihapus seluruhnya melalui fasilitas KEP-239/PJ/2026. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu melunasi sanksi yang memperoleh penghapusan, sepanjang permohonan disetujui dan seluruh persyaratan terpenuhi.

Peluang pemanfaatan fasilitas ini juga perlu dilihat bersama perubahan tata cara pembayaran utang pajak melalui PMK 71/2026, yang mengubah PMK 118/2024.

Pasal 23 ayat (6) PMK 118/2024 d.t.d.d. PMK 71/2026 mengatur mekanisme penghitungan pembayaran yang mendahulukan pokok utang pajak sebelum sanksi administratif. Ketentuan ini relevan bagi wajib pajak yang hendak menyelesaikan pokok pajak untuk memenuhi persyaratan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi.

Dalam ilustrasi sebelumnya, pembayaran Rp600 juta yang diperhitungkan untuk melunasi pokok pajak akan menyelesaikan kewajiban pokok tersebut. Selanjutnya, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan atas sanksi administratif yang belum dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, pelunasan pokok pajak tidak serta-merta menghapus sanksi. Wajib pajak tetap perlu mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan dalam KEP-239/PJ/2026 serta PMK 118/2024 s.t.d.d. PMK 71/2026.

Jangan Abaikan Persyaratan Permohonan

Diktum Ketiga KEP-239/PJ/2026 menetapkan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif harus disampaikan paling lambat 1 Oktober 2028. Batas pengajuan permohonan ini berbeda dari batas penerbitan SKP dan pelunasan pokok pajak dalam klaster ketujuh.

Selain memenuhi ketentuan umum dalam PMK 118/2024 sebagaimana diubah dengan PMK 71/2026, wajib pajak harus memperhatikan persyaratan khusus dalam Diktum Keempat KEP-239/PJ/2026. Persyaratan tersebut mencakup penyampaian surat pernyataan bahwa sanksi administratif timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak.

Wajib pajak juga harus memenuhi ketentuan mengenai gugatan atau upaya hukum lainnya, termasuk persyaratan pencabutan apabila upaya hukum tersebut telah diajukan.

Fasilitas ini hanya diberikan terhadap sanksi administratif yang belum dibayar atau belum dilunasi. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memeriksa status kewajiban, memastikan pelunasan pokok pajak dilakukan sesuai tenggat, serta menyiapkan dokumen permohonan secara cermat.

Dalam implementasinya, wajib pajak juga perlu memperhatikan penggunaan coretax sebagai sistem administrasi perpajakan yang digunakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sebelum mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, wajib pajak perlu memastikan kanal pengajuan, jenis layanan yang tersedia, serta dokumen pendukung yang dipersyaratkan sesuai petunjuk DJP.

Karena itu, pemanfaatan fasilitas KEP-239/PJ/2026 tidak hanya bergantung pada ketepatan pelunasan pokok pajak, tetapi juga pada pemenuhan prosedur permohonan yang berlaku.

Klaster ketujuh KEP-239/PJ/2026 memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan sanksi administratif yang timbul dari pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam PPS. Kesempatan tersebut perlu dimanfaatkan dengan memahami perbedaan antara tenggat penerbitan SKP, pelunasan pokok pajak, dan pengajuan permohonan.

Dengan perencanaan pembayaran dan pemenuhan persyaratan yang tepat, wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mengurangi beban sanksi administratif tanpa mengabaikan kewajiban pokok pajaknya. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.