Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
PENGAWASAN PAJAK

Fungsionalisasi Jabatan, Kegiatan Pengawasan Pajak Naik 65%

[DDTCNews] Muhamad Wildan
Senin, 16 November 2026 | 18.00 WIB
Fungsionalisasi Jabatan, Kegiatan Pengawasan Pajak Naik 65%
<p>Ilustrasi. Gedung Ditjen Pajak.</p>

JAKARTA, DDTCNews - Fungsionalisasi jabatan di lingkungan Ditjen Pajak (DJP) disebut telah meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan fungsionalisasi jabatan pengawas dan pemeriksa pajak telah meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan hingga puluhan persen.

"Dari hasil fungsionalisasi itu naik aktivitas maupun kualitas pengawasan sekitar 65% naiknya, dari mulai Agustus 2025 sampai Agustus 2026. Kemudian dari sisi audit itu naik sekitar 25%," ujar Bimo, dikutip pada Senin (16/11/2026).

Bimo mengatakan fungsionalisasi jabatan dimaksud telah dilaksanakan secara bertahap di kantor pelayanan pajak (KPP) pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, serta Kanwil DJP Jakarta Khusus. Fungsionalisasi juga dilakukan di KPP madya yang tersebar di daerah.

"Dengan penetapan sebagai pejabat fungsional, mereka akan lebih profesional, mereka memiliki indeks kinerja individu yang terukur. Ini sudah memberikan hasil di KPP di bawah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta KPP madya," ujar Bimo.

Sebagai informasi, pejabat fungsional adalah pelaksana teknis fungsional pada instansi pemerintah. Pejabat fungsional bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat eselon II, III, atau IV.

Sesuai dengan Pasal 73 ayat (5) PMK 18/2026, pejabat fungsional pada instansi vertikal DJP bertanggung jawab langsung kepada pejabat eselon II, III, atau IV yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

"Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional," bunyi Pasal 73 ayat (5) PMK 18/2026.

Untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional, dapat dibentuk tim kerja yang terdiri atas ketua dan anggota tim. Ketua tim bisa berasal dari pejabat fungsional atau pejabat struktural. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.