BERITA TERKINI
Ketua DPR Puan Maharani saat menyampaikan pidato. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang menimbulkan polemik belakangan ini.
Puan mengatakan kebijakan yang diatur dalam Permenaker 2/2022 tersebut sebenarnya sesuai dengan peruntukan JHT. Akan tetapi, ia menilai terbitnya peraturan tersebut tidak sensitif pada kondisi masyarakat saat ini.
“Perlu diingat, JHT bukanlah dana dari pemerintah, melainkan hak pekerja pribadi karena berasal dari kumpulan potongan gaji teman-teman pekerja,” katanya dalam keterangan pers, dikutip pada Minggu (20/2/2022).
Penolakan banyak terjadi lantaran Permenaker baru tersebut mengubah cara pencairan JHT. Lewat beleid itu, klaim JHT baru bisa dilakukan 100% saat pekerja berada pada usia masa pensiun yaitu 56 tahun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia (kepada ahli waris).
Puan menilai Permenaker yang baru dikeluarkan ini memberatkan para pekerja yang membutuhkan pencairan JHT sebelum usia 56 tahun. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19, tak sedikit pekerja yang dirumahkan atau bahkan terpaksa keluar dari tempatnya bekerja.
“Banyak pekerja yang mengharapkan dana tersebut sebagai modal usaha, atau mungkin untuk bertahan hidup dari beratnya kondisi ekonomi saat ini. Dan sekali lagi, JHT adalah hak pekerja,” tuturnya.
Meski para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Puan menilai hal tersebut dianggap belum cukup. Dia menilai, JKP bukan solusi cepat bagi pekerja yang mengalami kesulitan ekonomi.
“Program JKP sendiri baru mau akan diluncurkan akhir bulan ini. Untuk bisa memanfaatkannya, pekerja yang di-PHK harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang prosesnya tidak sebentar,” jelasnya.
Salah satu kriteria bagi penerima manfaat JKP adalah dengan membayar iuran program JKP 6 bulan terturut-turut selama 12 bulan dalam 24 bulan saat masih bekerja. Belum lagi dana yang diterima pun tidak bisa langsung seperti layaknya JHT.
Puan juga menilai subsidi atau bantuan sosial dari pemerintah tidak bisa menjadi jawaban utama untuk masyarakat yang terkena dampak PHK. Selain karena program tersebut belum bisa menjangkau seluruh korban PHK, subsidi dan bansos bukan solusi jangka panjang.
“Padahal masyarakat harus terus melanjutkan hidup. Mereka harus mampu bertahan dengan mencari nafkah untuk menghidupi diri dan keluarganya,” ujarnya.
Oleh karena itu, Puan meminta Permenaker No. 02/2022 ditinjau kembali. Dia juga mengingatkan Pemerintah untuk melibatkan semua pihak terkait untuk membahas persoalan JHT, termasuk perwakilan para pekerja/buruh dan DPR. (rig)
