Bersiap, Coretax System Mudahkan DJP Akses Data WP & Blokir Rekening

JAKARTA, DDTCNews - Coretax administration system yang sedang dikembangkan Ditjen Pajak (DJP) bakal mempermudah otoritas meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan (IBK) kepada perbankan.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Hantriono Joko Susilo mengatakan pihaknya selama ini telah aktif meminta IBK kepada perbankan bila hendak memeriksa atau memblokir rekening wajib pajak.

Namun, selama ini permintaan IBK kepada perbankan tersebut masih dilaksanakan secara manual.

"IBK yang dikirim Bapak/Ibu sekalian itu terkait dengan misalnya, kami ingin memblokir rekening wajib pajak, pemeriksaan, penyidikan bukper, itu kami biasanya minta data dari perbankan. Saat ini masih manual, tebar jaring," ujar Hantriono dalam Sosialisasi Dampak Perubahan NPWP 16 Digit Bagi Sektor Perbankan, Kamis (13/1/2022).

Bila sistem inti administrasi perpajakan mulai jalan pada Oktober 2023, maka permintaan dari DJP dan pemberian IBK dari bank dilakukan melalui sistem.

"Tidak ada lagi ngirim surat, semua by system. Kami minta by system, Bapak/Ibu ngirim by system. Ini tentu perlu penyesuaian di sistem Bapak/Ibu sekalian pada 2023," ujar Hantriono.

Untuk diketahui, coretax administration system telah dibangun oleh DJP sejak 2018 dan rencananya akan diluncurkan dan diimplementasikan secara penuh pada Oktober 2023.

Sistem pihak ketiga yang terhubung dengan coretax administration system diwajibkan untuk siap terhubung pada Juni 2023. Salah satu sistem pihak ketiga yang dimaksud adalah sistem administrasi perbankan. (sap)