BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Upaya menekan ketimpangan menjadi salah satu alasan di balik ditetapkannya bracket baru untuk perhitungan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi melalui UU HPP.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, ketimpangan perlu dijaga agar tidak semakin lebar demi mencegah stabilitas sosial dan politik Tanah Air.
"Terus terang Indonesia itu ketimpangan harus dijaga tidak terlalu lebar. Kalau terlalu lebar akan menimbulkan kecemburuan sosial dan tidak baik dari sisi stabilitas politik," ujar Sri Mulyani, dikutip Senin (22/11/2021).
Pemerintah sendiri mencatat ada tren peningkatan pada gini ratio atau tingkat ketimpangan pengeluaran di Indonesia akibat pandemi Covid-19. Gini ratio di Indonesia tercatat mencapai 0,384 per Maret 2021, lebih tinggi dari September 2019 yang hanya menilai 0,380.
Ketimpangan tercatat makin melebar di wilayah perkotaan. Per Maret 2021, tercatat gini ratio di perkotaan sudah mencapai 0,401, lebih tinggi bila dibandingkan dengan September 2019 yang mencapai 0,391.
Melalui UU HPP, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menambah bracket baru tarif PPh orang pribadi dengan tarif 35% atas penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar. Adapun tarif PPh orang pribadi sebesar 5% akan dikenakan atas penghasilan kena pajak sebesar Rp0 hingga Rp60 juta, bukan Rp0 hingga Rp50 juta sebagaimana sebelumnya.
Khusus bagi wajib pajak orang pribadi UMKM, pemerintah juga menetapkan batasan omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta per tahun. Dengan demikian, hanya setiap omzet di atas Rp500 juta yang akan dikenai tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%.
Seluruh ketentuan baru UU PPh yang diubah melalui UU HPP akan berlaku pada tahun pajak 2022. (sap)
