BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Jumlah pegawai Ditjen Pajak (DJP) dalam jabatan fungsional akan diarahkan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan jabatan struktural dan jabatan pelaksana.
Dalam Laporan Tahunan 2020 DJP disampaikan pada tahun lalu, rasio jumlah jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pelaksana adalah 15:11:73. Sementara itu, perbandingan yang ideal adalah 60:11:29.
“Roadmap penataan jabatan pada tahun 2024 akan mengubah komposisi jumlah pegawai yang ada saat ini,” tulis DJP dalam laporan tersebut, dikutip pada Kamis (21/10/2021).
Pembentukan jabatan fungsional menjadi salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kompetensi teknis dari sumber daya manusia (SDM) di DJP. Langkah ini untuk memperoleh komposisi jabatan yang ideal dengan jumlah pegawai dalam jabatan fungsional lebih banyak. Simak ‘Ditjen Pajak Bakal Perbanyak Jabatan Fungsional, Ada Apa?’.
DJP juga mendukung penuh arah kebijakan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang dinyatakan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020—2024 dan Roadmap Pengelolaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan 2020—2024.
Kementerian Keuangan, sambung DJP, telah menentukan salah satu arah kebijakan pengelolaan SDM ke depan adalah pengendalian jumlah dan penataan komposisi SDM melalui penerapan kebijakan pertumbuhan negatif jumlah SDM sebesar 3,5%-4% pada 2020—2024.
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, DJP mengimplementasikan beberapa strategi prioritas, baik dari sisi pengelolaan kuantitas maupun kualitas SDM. DJP menghitung kembali kebutuhan dan mendorong pengembangan kompetensi sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan SDM.
Penghitungan dan pemetaan kebutuhan SDM yang dilakukan pada 2020 dipengaruhi beberapa dinamika yang terjadi di tubuh DJP. Dinamika yang dimaksud seperti penataan organisasi yang dimulai dari KPP dan akan dilanjutkan pada Kantor Pusat DJP dan Kanwil.
DJPjuga sedang melakukan redesain proses bisnis melalui program pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP). Program ini ditujukan agar pelaksanaan tugas pegawai pada setiap proses bisnis akan menjadi lebih sederhana, terarah, dan tersistemasi.
Melalui pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, DJP dapat menjadi institusi yang lebih ramping, efektif, dan efisien dalam melaksanakan proses bisnisnya. Selain itu, penggunaan jumlah SDM diharapkan akan lebih efisien.
Dari sisi pemenuhan kebutuhan jumlah SDM, strategi yang dilakukan antara lain, pertama, rekrutmen yang dilakukan secara selektif dan terbatas untuk memenuhi kebutuhan SDM dengan kualifikasi dan kompetensi spesifik serta kuantitas yang berbasis pada jumlah pegawai yang pensiun pada tahun bersangkutan.
Kedua, redistribusi SDM antarunit kerja. Dengan adanya restrukturisasi organisasi, penataan proses bisnis, dukungan sistem informasi, dan strategi pemenuhan kebutuhan jumlah SDM tersebut, diharapkan DJP dapat melaksanakan kebijakan pertumbuhan negatif jumlah SDM secara optimal. (kaw)
