Mendesak Dilakukan, Reformasi Pajak Kunci Atasi Masalah Fundamental

JAKARTA, DDTCNews - Reformasi pajak merupakan agenda mendesak pada saat ini. Pasalnya, reformasi pajak diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan penerimaan pajak yang optimal pada masa pascakrisis akibat pandemi.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan penerimaan pajak cenderung pulih lebih lambat bila dibandingkan dengan perekonomiannya. Bila tidak ada reformasi ketentuan perpajakan, maka pemulihan penerimaan pajak bakal berlangsung lebih lambat saat ekonomi sudah berangsur pulih.

“Sekarang adalah saat yang tepat untuk membahas [kebijakan pajak]. Jadi, gap pemulihan pajak dan ekonomi tidak terlalu jauh,” ujar Darussalam dalam National Conference on Accounting and Finance (NCAF) ke-5, Rabu (29/9/2021).

Dalam acara yang diselenggarakan Prodi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut, Darussalam menyebut setidaknya ada 3 permasalahan fundamental pada penerimaan pajak Indonesia.

Ketiga permasalahan fundamental yang dimaksud adalah kinerja tax ratio yang rendah, performa tax buoyancy yang secara rata-rata tidak menyentuh angka 1, dan realisasi penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target.

Berdasarkan pada survei yang dilakukan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), tax ratio Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara OECD dan Asia Pasifik. Capaian Indonesia hanya lebih unggul bila dibandingkan dengan Bhutan dan Laos.

Selanjutnya, tax buoyancy Indonesia secara rata-rata hanya sebesar 0,83. Artinya, pertumbuhan penerimaan pajak masih belum mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi.

Darussalam mengatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari banyaknya policy gap dalam sistem perpajakan Indonesia pada saat ini. Contohnya, kurangnya setoran pajak dari sektor pertanian akibat banyaknya pengecualian dari sektor tersebut.

Sektor pertanian tercatat berkontribusi 13,6% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak hanya 1,7%. Berbanding terbalik, sektor manufaktur yang berkontribusi sebesar 20,4% terhadap PDB mampu menyumbang 34% penerimaan pajak.

“Apakah akan seperti ini terus kebijakan perpajakan kita?" imbuh Darussalam.

Selain itu, dalam 10 tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak belum pernah mencapai target yang ditetapkan. Darussalam mengatakan Indonesia sesungguhnya mampu mencapai target-target tersebut mengingat potensi pajak yang belum tergali masih cukup besar.

“Masih ada 58% potensi PPh orang pribadi belum kita dapatkan. Untuk PPN angkanya 49%, sedangkan PPh badan adalah 38%. Terlepas masalah estimasi penerimaan, faktanya masih banyak potensi pajak yang belum tergali,” ujar Darussalam.

Dengan permasalahan-permasalahan tersebut dan kewajiban untuk mengembalikan defisit anggaran ke 3% dari PDB pada 2023, reformasi perpajakan melalui RUU KUP sangat diperlukan.

Kebijakan perpajakan perlu diperbaiki agar selaras dengan teori dan international best practice. Kebijakan yang sukses diterapkan di berbagai negara perlu diadopsi Indonesia guna menciptakan penerimaan pajak yang lebih baik.

Melalui reformasi perpajakan dari sisi administrasi dan kebijakan, International Monetary Fund (IMF) mengestimasi tambahan tax ratio yang bisa diperoleh Indonesia dari berbagai upaya tersebut bisa mencapai 5%.

Bila reformasi dari sisi administrasi dan dari sisi kebijakan melalui RUU KUP dilakukan, tax ratio Indonesia berpotensi mencapai kurang lebih 14%. Tax ratio tersebut sudah lebih mendekati standar IMF, yakni minimal 15% untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. (sap)