Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: hasil tangkapan layar)
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pembiayaan proyek infrastruktur menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga terus bertambah setiap tahunnya.
Sri Mulyani mengatakan pembiayaan proyek pada kementerian/lembaga (K/L) menggunakan SBSN telah dimulai pada 2013. Menurutnya, penggunaan SBSN menjadi upaya pemerintah dalam mendiversifikasi skema pembiayaan proyek infrastruktur.
"Tadinya di 2013 baru 1 K/L, pecah telur. Lalu meningkat jadi 8 K/L untuk 2020 kemarin. Lalu 2021 jadi 11 K/L, dan pembiayaan akumulatif sudah Rp145,84 triliun," katanya dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN, Rabu (20/1/2021).
Sri Mulyani menjelaskan peningkatan penggunaan SBSN dalam proyek infrastruktur juga membuat Indonesia makin punya posisi di dalam pasar keuangan syariah global. Dia mengaku senang jumlah K/L yang mendanai proyek menggunakan SBSN makin banyak.
Salah satu kementerian yang menggunakan pembiayaan SBSN di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian PUPR mencatat rencana pembiayaan SBSN untuk pembangunan infrastruktur tahun ini mencapai Rp14,76 triliun.
Pembiayaan proyek menggunakan SBSN juga dilakukan Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agama. Menkeu berharap proyek pemerintah dapat segera terealisasi meski di tengah kondisi pandemi Covid-19
"Mungkin ada proyek-proyek yang penyelesaiannya tertunda, maka kami beri perpanjangan. Saya harap Bapak dan Ibu tetap menjaga kualitas proyek, mungkin sedikit tertunda karena tapi bukan berarti kualitas dan disiplin menyelesaikan jadi tertunda," ujar Sri Mulyani.
Sekadar informasi, Kemenkeu mencatat realisasi pembiayaan proyek menggunakan SBSN proyek sepanjang tahun lalu mencapai Rp21,18 triliun atau 90,96% dari pagu pembiayaan SBSN setelah refocusing senilai Rp23,29 triliun. (rig)