BERITA TERKINI
Analis Kebijakan KPPOD Herman N. Suparman dalam webinar Refleksi Otonomi Daerah 2020, Rabu (23/12/2020). (foto: hasil tangkapan layar)
JAKARTA, DDTCNews – Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dalam UU Cipta Kerja masih belum mengatasi persoalan administrasi pajak pemerintah daerah (pemda).
Analis Kebijakan KPPOD Herman N. Suparman mengatakan belum sepenuhnya berfokus pada pembenahan administrasi pajak dan lebih berfokus pada tarif pajak daerah, terutama untuk proyek strategis nasional (PSN).
"UU ini hanya mengatur legalitas PDRD dan bagaimana PSN ini dimudahkan dengan penyesuaian tarif PDRD sehingga belum menjawab persoalan kebijakan dan administrasi pajak yang mendorong peningkatan penerimaan," katanya, Rabu (23/12/2020).
Terkait dengan penyesuaian tarif PDRD yang tertuang pada RPP PDRD pelaksana UU Cipta Kerja, Herman menilai pendapatan asli daerah (PAD) sudah pasti terimbas bila terdapat PSN di suatu daerah yang mendapatkan insentif pajak daerah dari pemerintah pusat.
Meski UU Cipta Kerja memberikan ruang pemberian kompensasi kepada pemda melalui pemberian dana insentif daerah (DID), ia menganggap kewenangan untuk menentukan tarif tetap diperlukan untuk menjamin kemandirian fiskal dari suatu daerah.
"Kalau bicara kemandirian fiskal di sejumlah daerah bisa dilihat hanya beberapa yang bisa mencapai tataran ini, mungkin Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Badung," tuturnya.
Sementara itu, Analis Kebijakan KPPOD Eduardo Edwin Ramda menuturkan wewenang pemerintah pusat dalam menyesuaikan tarif sebaiknya terbatas pada jenis pajak dan objek pajak tertentu yang benar-benar terkait dengan PSN.
"Pemerintah sebaiknya tetapkan saja jenis PDRD mana saja yang terkena dampak penyesuaian tarif. Ini bisa menguras kewenangan daerah," ujarnya.
Namun, Edwin berpendapat pembangunan PSN di daerah juga memiliki potensi meningkatkan PAD berkat munculnya objek pajak dan wajib pajak baru akibat investasi pada PSN.
"Jadi pendapatan pajak itu bisa naik dengan adanya WP akibat investasi. Bisa jadi PAD meningkat dari aspek situ, jadi dampaknya tidak sebatas tarif yang berkurang," kata Edwin. (rig)
