BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah bakal mengevaluasi pemberian insentif senilai Rp6 juta per hari bagi dapur makan bergizi gratis (MBG) atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghitung ulang pemberian insentif dimaksud.
"Dari proses penataan akan kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program MBG ini totalnya berapa," ujar Prasetyo, dikutip pada Sabtu (13/6/2026).
Penghitungan ulang diharapkan bisa menghemat anggaran yang perlu dikucurkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan MBG. Meski demikian, Prasetyo mengatakan pengurangan anggaran MBG yang ditempuh oleh pemerintah bukanlah pemangkasan anggaran.
"Bukan pemangkasan ya. Dari hasil penghitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program MBG ini," ujar Prasetyo.
Sebagai informasi, BGN memberikan insentif senilai Rp6 juta per hari kepada setiap SPPG. Menurut kepala BGN sebelumnya yang kini sudah dicopot, Dadan Hindayana, insentif diperlukan mengingat seluruh risiko terkait penyelenggaraan SPPG ditanggung oleh mitra.
Oleh karena itu, pemberian insentif senilai Rp6 juta per hari tersebut diklaim bukanlah pemborosan anggaran. "Kita memindahkan risiko total kepada mitra, makanya saya sampaikan Rp6 juta itu sangat efisien karena BGN tidak mengeluarkan satu rupiah pun untuk pemeliharaan, perbaikan, dan lain-lain," kata Dadan.
Pembangunan SPPG juga diklaim bakal dilaksanakan secara mandiri oleh mitra, cepat, dan efisien tanpa mark up berkat adanya skema insentif Rp6 juta dimaksud.
"Kalau APBN bagaimana? Satu, harus tunjuk konsultan dulu. Konsultan perencanaan berapa bulan? 2 bulan. Kemudian berkirim surat ke pemda untuk pinjam pakai, berapa bulan? 1 bulan. Kemudian sudah dapat tanahnya, begitu disurvei ternyata tidak cocok, apa yang dilakukan? Harus geser. Ketika geser, apa yang dilakukan? Minta izin ke Kementerian Keuangan untuk menggeser posisi, 1 bulan lagi," ujar Dadan. (dik)
