BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto menyoroti masalah penerbitan perizinan usaha yang cenderung lambat dan maraknya pemerasan terhadap pengusaha di Indonesia.
Prabowo menganggap kedua praktik tersebut justru merugikan dunia usaha dan menghambat investasi. Dia pun meminta setiap kementerian dan lembaga membenahi birokrasinya supaya kelangsungan aktivitas ekonomi dalam negeri tidak terganggu.
"Pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya iklim usahanya baik. Jangan pengusaha diperas dan diganggu terus. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan," katanya, dikutip pada Sabtu (23/5/2026).
Prabowo menambahkan masyarakat dan dunia usaha membutuhkan pelayanan yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, dia meminta setiap institusi lebih responsif dan tak bersikap santai.
Dia menilai masih banyak penerbitan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang lambat, bahkan bisa menahun, sedangkan negara tetangga bisa rampung hanya dalam 3 pekan. Padahal, pemerintah pusat dan daerah semestinya mendukung pembukaan usaha dan investasi.
"Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik, dan jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan," tutur Prabowo.
Sejalan dengan itu, Prabowo mewanti-wanti jangan terlalu banyak aturan dan prosedur birokrasi karena khawatir menyurutkan minat investor menanamkan modal.
Dia juga ingin semua birokrasi bersih dari praktik culas yang dapat merugikan. Menurutnya, pemerintah dan pelaku usaha semestinya bekerja sama untuk mendongkrak perekonomian dalam negeri.
"Jangan kita banyak inisiatif, sudah perintah presiden dan menteri, di bawah bikin lagi, [birokrat] olah lagi peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalan itu, jadi saya ingatkan, ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah," katanya. (dik)
