PROGRAM PEMERINTAH

Program MBG Dibiayai Pajak: Pemerintah Putuskan Setop Tambah Dapur

Muhamad Wildan
Senin, 08 Juni 2026 | 18.30 WIB
Program MBG Dibiayai Pajak: Pemerintah Putuskan Setop Tambah Dapur
<p>Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang menyapa wartawan sebelum konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).&nbsp;ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/sgd</p>

JAKARTA, DDTCNews - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru saja dilantik, Nanik Sudaryati Deyang, memutuskan untuk menghentikan penambahan dapur makan bergizi gratis (MBG) atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Nanik mengatakan moratorium penambahan dapur MBG adalah salah satu bagian dari upaya BGN dalam melaksanakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi target layanan.

"Efisiensi dilakukan melalui moratorium titik baru dan dapur-dapur baru," ujar Nanik, Senin (8/6/2026).

Saat ini, terdapat 27.877 dapur MBG yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Di tengah moratorium ini, BGN akan berfokus menata dapur-dapur dimaksud.

"Kita tata apakah dapur ini sudah bisa melayani penerima manfaat yang ada atau sudah kelebihan. Kita tidak buka yang baru ataupun pendaftarannya. Jadi kita tata, provinsi butuh berapa," ujar Nanik.

Tak hanya untuk efisiensi anggaran, penataan juga diperlukan mengingat saat ini dapur MBG masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. "Setelah kami tata, kami hitung apakah perlu membuka kembali atau tidak," ujar Nanik.

Sejalan dengan moratorium dapur MBG dimaksud, Nanik mengatakan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat MBG. Lewat langkah ini, MBG akan disalurkan kepada mereka yang lebih membutuhkan.

"Kita lebih arahkan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Kita akan refocusing apakah benar 63 juta penerima manfaat yang sekarang ini butuh, atau bisa dikurangi lalu kita tambahkan mereka yang belum memperoleh," ujar Nanik.

Nanik mengatakan BGN juga akan meningkatkan kualitas MBG yang diberikan oleh dapur dengan memastikan kepatuhan dapur terhadap petunjuk teknis (juknis) BGN.

Terakhir, BGN akan mengurangi penggunaan APBN dalam pembangunan dapur MBG di daerah 3T. Nantinya, pembangunan dapur di daerah dimaksud bisa dibiayai menggunakan CSR BUMN, hibah luar negeri, dan lain-lain.

Sebagai informasi, realisasi anggaran MBG hingga Mei 2026 tercatat sudah mencapai Rp88,15 triliun. MBG telah tersalur kepada 48,9 juta siswa dan 14,3 juta penerima manfaat selain siswa. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.