BERITA TERKINI
Tampilan awal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Bank Tanah.
JAKARTA, DDTCNews – Badan bank tanah yang dibentuk oleh pemerintah melalui Pasal 125 UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bakal mendapatkan fasilitas pajak.
Pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Bank Tanah yang terdapat pada laman uu-ciptakerja.go.id, fasilitas dalam bentuk tidak kena pajak diberikan atas pengelolaan aset tanah.
"Fasilitas pada bidang perpajakan … meliputi pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah yang belum dimanfaatkan dan/atau yang belum didistribusikan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atas tanah perolehan dan pengadaan tanah, dan pajak penghasilan (PPh) badan," bunyi Pasal 29 ayat (3) huruf a hingga c, dikutip pada Senin (16/11/2020).
Terkait dengan pajak daerah, yakni PBB dan BPHTB, pemerintah tidak memerinci ketentuan mengenai pemberian fasilitas melalui kedua jenis tersebut.
Namun, pada RPP Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah ditegaskan pemerintah dapat melakukan penyesuaian tarif PDRD untuk mendukung program prioritas nasional dan proyek strategis nasional (PSN) baik melalui peraturan presiden (perpres) maupun peraturan daerah (perda).
"Penyesuaian tarif PDRD ... dapat diberikan dalam bentuk pengurangan atau pembebasan tarif yang telah ditetapkan dalam perda," bunyi Pasal 2 ayat (3) RPP PDRD.
Dalam pelaksanaannya, menteri atau kepala lembaga yang bertanggung jawab atas PSN dapat mengusulkan penyesuaian tarif PDRD kepada menteri keuangan dengan melampirkan proyeksi beban PDRD yang harus ditanggung PSN, daftar jenis PDRD yang disesuaikan tarifnya, usulan besar penyesuaian tarif, dan studi kelayakan proyek.
Untuk diketahui, bank tanah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah guna mengatasi permasalahan tanah terlantar yang marak terjadi di Indonesia.
Dalam bagian penjelasan RPP Bank Tanah dinyatakan tanah memiliki fungsi yang strategis dalam pembangunan. Namun, hingga saat ini, masih banyak tanah yang terlantar dan tidak jelas pemanfaatannya serta cenderung dijadikan objek spekulasi.
Masalah pengadaan tanah juga terus menghantui kegiatan pembangunan. Spekulan tanah kerap muncul dan berupaya mengambil keuntungan dari proyek infrastruktur. Akibatnya, banyak proyek pembangunan yang sulit dilaksanakan atau bahkan gagal akibat masalah ini.
"Jika permasalahan ini terus dibiarkan, maka akan menjadi permasalahan serius bagi pembangunan yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan," tulis penggalan bagian penjelasan RPP Bank Tanah. (kaw)
