Kemenperin Usulkan Insentif PPN atas Pembelian Mobil Baru

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Perindustrian meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk dapat memberikan insentif pajak berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas mobil baru.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Taufiek Bawazier mengatakan Kemenperin tidak hanya mengusulkan pembebasan PPnBM atas mobil baru, tetapi juga termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

"Kami mengusulkan bagaimana demand ini bisa tumbuh. Kami berkirim surat ke Menteri Keuangan, karena ada instrumen PPnBM dan PPN," katanya dalam webinar Indonesia Development Forum 2020, Rabu (14/10/2020).

Taufiek menuturkan insentif pajak tersebut akan menyasar kendaraan bermotor roda empat atau lebih produksi dalam negeri. Kendaraan tersebut mencakup mobil penumpang maupun komersial.

Dia menilai pembebasan PPnBM dan PPN atas kendaraan akan membuat harga mobil baru lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan itu juga akan meningkatkan daya saing mobil produksi dalam negeri.

Selain itu, ia juga berharap insentif pajak mampu mendorong aktivitas ekonomi pada industri otomotif beserta subsektor pendukungnya, termasuk industri kecil dan menengah (IKM). Misal, industri yang mengolah karet, besi, baja, dan kaca.

Saat ini, lanjut Taufiek, kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 20%. Adapun sektor otomotif menyumbang sekitar 10% dari total kontribusi industri terhadap PDB. Kemenperin juga mencatat sekitar 1,5 juta orang bergantung pada sektor otomotif.

Taufiek menyebut pemberian insentif akan mendorong pembelian mobil oleh masyarakat yang saat ini rasionya 87 kendaraan berbanding 1.000 orang. Peningkatan konsumsi juga pada akhirnya mendorong pabrik memproduksi mobil baru lebih banyak lagi.

Kemenperin mencatat produksi mobil Indonesia saat ini masih kecil, yakni 1,12 juta unit per tahun, dari kapasitas produksi yang mencapai 2,28 juta unit per tahun.

Kemenperin juga mengusulkan jangka waktu pembebasan PPnBM dan PPN diberlakukan hingga Desember 2020. Surat usulan insentif PPnBM dan PPN telah ditandatangani Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sejak 2 September 2020.

"Mudah-mudahan Kementerian Keuangan tidak terlalu lama untuk mengeluarkan instrumen itu, dan kami minta sampai Desember saja. Jadi ini diungkit sementara, dan menjadi upaya recovery kami," ujar Taufiek.

Jika tanpa insentif pembebasan PPnBM dan PPN, lanjutnya, penjualan kendaraan bermotor roda empat atau lebih di Indonesia pada 2020 diprediksi akan turun 40-50% dibandingkan dengan tahun lalu.

Selain itu, Taufiek juga membandingkan kebijakan fiskal negara-negara di Eropa dalam menyelamatkan industri otomotif di tengah pandemi virus Corona. Salah satunya adalah Spanyol, Prancis, dan Italia.

Menurutnya, Spanyol memberikan insentif fiskal kepada industri otomotif hingga €4,2 miliar atau Rp72,79 triliun. Prancis hampir €8 miliar atau Rp138,6 triliun dan Italia hampir €22 miliar atau Rp381,2 triliun. (rig)