Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
SULUH PAJAK

Sebelum Terlambat, Pahami 6 Larangan bagi Kuasa WP beserta Sanksinya

[DDTCNews] Redaksi
Kamis, 19 November 2026 | 10.00 WIB
Sebelum Terlambat, Pahami 6 Larangan bagi Kuasa WP beserta Sanksinya
Latif Margono,
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

DALAM menjalankan perannya, kuasa wajib pajak tidak hanya dituntut menguasai aspek teknis perpajakan, tetapi juga menjaga profesionalisme dan integritas.

Untuk menjaga pelaksanaan profesi tetap berada dalam koridor yang semestinya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 55/2026 mengatur sejumlah larangan bagi konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Pemahaman atas larangan tersebut penting agar kuasa wajib pajak dapat menjalankan tugasnya secara profesional sekaligus menghindari risiko sanksi administratif.

Menjaga Profesionalisme Kuasa Wajib Pajak

Pasal 30 PMK 55/2026 mengatur 6 larangan bagi konsultan pajak. Berdasarkan Pasal 50 ayat (3), 5 larangan pertama juga berlaku bagi pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Sementara itu, larangan rangkap jabatan pada huruf f secara khusus ditujukan kepada konsultan pajak.

Pertama, memberikan petunjuk atau keterangan yang menyesatkan klien mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan. Informasi yang akurat merupakan bagian penting dari layanan perpajakan. Karena itu, konsultan pajak perlu memastikan bahwa penjelasan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan keadaan yang sebenarnya.

Kedua, menerima permintaan klien atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Sebagai contoh, klien meminta konsultan memanipulasi omzet atau dokumen transaksi agar pajak terutang menjadi lebih kecil.

Dalam situasi tersebut, konsultan perlu menolak permintaan yang melanggar aturan dan memberikan alternatif penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan.

Ketiga, menawarkan atau memberikan imbalan maupun fasilitas lain kepada petugas pajak terkait kewajiban perpajakan yang ditangani. Misalnya, konsultan menawarkan sejumlah uang kepada petugas agar hasil pemeriksaan diubah. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan profesi, tetapi juga dapat merusak integritas administrasi perpajakan.

Keempat, menerima hadiah yang tidak wajar atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hadiah dalam hubungan profesional perlu dicermati, terutama apabila berkaitan dengan penanganan kewajiban perpajakan dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima, melakukan pemerasan kepada petugas pajak atau klien. Misalnya, konsultan mengancam menyebarkan informasi rahasia klien untuk memaksanya memberikan sejumlah uang. Tindakan semacam ini bertentangan dengan integritas profesional dan dapat merusak kepercayaan dalam hubungan antara kuasa dan klien.

Keenam, merangkap jabatan tertentu yang dilarang oleh peraturan. PMK 55/2026 mengatur larangan bagi konsultan pajak untuk merangkap jabatan sebagai pegawai atau karyawan maupun pejabat pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau badan usaha milik negara maupun daerah.

Ketentuan ini perlu diperhatikan untuk menjaga profesionalisme dan menghindari konflik kepentingan, dengan tetap memperhatikan pengecualian yang diatur dalam PMK tersebut.

Memahami Konsekuensi Pelanggaran

PMK 55/2026 mengatur sanksi administratif yang berbeda berdasarkan jenis pelanggaran. Konsultan pajak yang melanggar larangan pertama atau kedua dapat dikenai pembekuan izin konsultan pajak paling lama 2 tahun. Adapun pelanggaran terhadap larangan ketiga sampai dengan keenam dapat dikenai pencabutan izin.

Bagi pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak, ketentuan tersebut diterapkan sesuai mekanisme Pasal 50 PMK 55/2026, dengan memperhatikan status dan dokumen pendaftarannya. Dalam hal ini, sanksi yang relevan berkaitan dengan pembekuan atau pencabutan surat keterangan terdaftar (SKT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbedaan sanksi tersebut menunjukkan pentingnya memahami batasan perilaku dalam menjalankan profesi. Kuasa wajib pajak tidak hanya bertanggung jawab membantu klien menyelesaikan urusan perpajakan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan.

Kompetensi merupakan fondasi untuk memberikan solusi perpajakan, sedangkan integritas memastikan solusi tersebut tetap berada dalam koridor hukum. Kepentingan klien memang perlu diperjuangkan, tetapi tidak dengan mengorbankan kepatuhan. Memahami dan menaati larangan dalam PMK 55/2026 merupakan bagian penting dari upaya menjaga profesionalisme sekaligus kepercayaan terhadap profesi kuasa wajib pajak. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.