Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
[News] Banner Whatsapp Channel
BERITA PAJAK HARI INI

Pacu Penerimaan Jelang Akhir Tahun, DJP Perkuat Pengawasan Pajak

[DDTCNews] Redaksi
Kamis, 19 November 2026 | 07.30 WIB
Pacu Penerimaan Jelang Akhir Tahun, DJP Perkuat Pengawasan Pajak
<table style="width:100%"> <tbody> <tr> <td> <p>Ilustrasi.&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table>

JAKARTA, DDTCNews - Berpacu mencapai target penerimaan pajak 2026, Ditjen Pajak (DJP) mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan dalam 2 bulan terakhir 2026. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (19/11/2026).

Hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau tumbuh 23,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut setara 76,2% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026 senilai Rp2.357,7 triliun, serta 77,76% dari outlook pemerintah sebesar Rp2.310,8 triliun.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan DJP turut didukung oleh fungsionalisasi jabatan pengawas dan pemeriksa pajak. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kebijakan tersebut telah meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan hingga puluhan persen.

"Dari hasil fungsionalisasi itu naik aktivitas maupun kualitas pengawasan sekitar 65% naiknya, dari mulai Agustus 2025 sampai Agustus 2026. Kemudian dari sisi audit itu naik sekitar 25%," ujar Bimo.

Bimo mengatakan fungsionalisasi jabatan tersebut telah dilaksanakan secara bertahap di kantor pelayanan pajak (KPP) pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, serta Kanwil DJP Jakarta Khusus. Fungsionalisasi juga dilakukan di KPP madya yang tersebar di daerah.

"Dengan penetapan sebagai pejabat fungsional, mereka akan lebih profesional, mereka memiliki indeks kinerja individu yang terukur. Ini sudah memberikan hasil di KPP di bawah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta KPP madya," ujar Bimo.

Sebagai informasi, pejabat fungsional adalah pelaksana teknis fungsional pada instansi pemerintah. Pejabat fungsional bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat eselon II, III, atau IV.

Sesuai dengan Pasal 73 ayat (5) PMK 18/2026, pejabat fungsional pada instansi vertikal DJP bertanggung jawab langsung kepada pejabat eselon II, III, atau IV yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Guna melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional, dapat dibentuk tim kerja yang terdiri atas ketua dan anggota tim. Ketua tim bisa berasal dari pejabat fungsional atau pejabat struktural.

Selain kabar tersebut, terdapat ulasan tentang DJP yang mengingatkan bank dan fintek menyetorkan PPN SPP-TDLN tepat waktu. Kemudian, ada pula pembahasan mengenai penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia.

Berikut ulasan artikel perpajakan selengkapnya.

Kejar Pajak, DPR Minta Pemerintah Tak Bebani Dunia Usaha

Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah tidak memberikan beban pajak berlebihan kepada pelaku usaha demi mengejar target penerimaan pajak tahun ini.

Andreas mengatakan kebijakan pajak harus menyeimbangkan fungsi penerimaan negara dengan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kita harus juga melihat bahwa kebijakan fiskal itu terutama pajak itu mempunyai dua sisi, yang pertama selain dia sebagai fungsi penerimaan negara, dia juga mempunyai fungsi dalam menumbuhkan ekonomi," katanya. (DDTCNews)

DJP Ingatkan Bank dan Fintek Wajib Setor PPN SPP-TDLN Maksimal 7 Hari

Bank dan perusahaan teknologi finansial (fintek) selaku penerbit wajib menyetorkan PPN yang dipungut melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) paling lambat 7 hari sejak tanggal penyelenggara SPP-TDLN memberikan konfirmasi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa penyelenggara SPP-TDLN akan mengonfirmasi kepada penerbit mengenai transaksi digital luar negeri yang terutang PPN. Setelah memperoleh konfirmasi tersebut, penerbit memungut PPN atas transaksi dimaksud.

"Penerbit paling lama [menyetorkan PPN] 7 hari sejak tanggal penyelenggara SPP-TDLN memberikan konfirmasi," ujarnya. (DDTCNews)

Fasilitas Pajak untuk Restrukturisasi BUMN

Pemerintah memberikan sejumlah keringanan pajak bagi BUMN dan anak usahanya yang melakukan restrukturisasi. Kebijakan ini diatur dalam PP 41/2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan berlaku sejak diundangkan pada 19 Oktober 2026.

Insentif utama yang diberikan adalah penggunaan nilai buku, bukan nilai pasar, dalam pengalihan dan perolehan aset untuk keperluan restrukturisasi. Dengan fasilitas ini, selisih antara nilai buku dan nilai pasar aset tidak langsung menimbulkan kewajiban pajak atas pengalihan tersebut.

Dalam Pasal 9 PP 41/2026, entitas restrukturisasi, yakni Danantara, holding operasional, dan entitas yang dimiliki, bisa memakai nilai buku setelah menyampaikan pemberitahuan dan dokumen pendukung kepada DJP. Selain itu, pemerintah mengenakan PPh final dengan tarif 0% atas pengalihan saham melalui hibah dalam rangka penataan struktur kepemilikan BUMN. Fasilitas ini berlaku baik bagi Danantara, holding investasi, holding operasional, maupun BUMN yang terlibat dalam transaksi tersebut. (Kontan)

IMF Soroti Rendahnya Rasio Pajak Negara Asean, RI Paling Kecil

International Monetary Fund (IMF) memberikan sorotan khusus terhadap rendahnya rasio pajak negara-negara anggota Asean.

Managing Director IMF Kristalina Georgieva mengatakan rata-rata rasio pajak negara anggota Asean hanya sebesar 12%, di bawah rata-rata rasio pajak di kawasan Asia lainnya yang sebesar 15%.

"Rasio pajak terhadap PDB di Asean berada di angka 12%, di bawah rata-rata 15% di wilayah lainnya di Asia. Ini merupakan isu mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti," ujar Georgieva dalam KTT Asean. (DDTCNews, Bisnis Indonesia)

Ketentuan PSA Klaster Pengawasan Kepatuhan

DJP merilis leaflet mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (PSA) klaster pengawasan kepatuhan.

Merujuk leaflet tersebut, fasilitas PSA klaster pengawasan diberikan atas sanksi administratif berupa denda maupun bunga yang timbul dari pelaporan SPT, pembetulan SPT, pembayaran pajak, serta surat tagihan pajak (STP) tertentu bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan.

"Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (denda/bunga) yang timbul dari pelaporan SPT, pembetulan SPT, pembayaran pajak, dan STP tertentu sesuai lampiran huruf A KEP-239/PJ/2026, bagi wajib pajak yang memenuhi syarat," tulis DJP dalam leaflet PSA Klaster Pengawasan Kepatuhan. (DDTCNews)

BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6%

Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,75% menjadi 6,00% dalam rapat dewan gubernur (RDG) pada 17-18 November 2026.

Gubernur BI Destry Damayanti mengungkapkan BI juga memutuskan untuk menaikkan suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing sebesar 25 basis point menjadi 5,25% dan 6,75%.

"Kenaikan ini sebagai langkah untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, serta langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi 2026-2027 tetap berada pada sasaran 2,5% plus minus 1%," ujarnya. (DDTCNews, Kontan, Bisnis Indonesia)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.