JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Pemerintah (PP) 41/2026 memuat beragam perlakuan perpajakan khusus untuk mendukung restrukturisasi BUMN.
Melalui PP 41/2026, restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN melalui penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha bisa dilaksanakan menggunakan nilai buku setelah penyampaian pemberitahuan kepada dirjen pajak.
"Untuk kepentingan penerapan ketentuan di bidang PPh, entitas restrukturisasi dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e setelah menyampaikan pemberitahuan penggunaan nilai buku dan dokumen pendukung kepada DJP," bunyi Pasal 9 ayat (2) PP 41/2026, dikutip pada Kamis (19/11/2026).
Sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) PP 41/2026, restrukturisasi yang menggunakan nilai buku dapat dilaksanakan melalui transaksi korporasi berupa:
Dalam hal restrukturisasi menggunakan transaksi penyetoran modal nontunai (inbreng), entitas restrukturisasi memperoleh saham dengan nilai sebesar nilai buku harta selain kas.
"Untuk keperluan perpajakan, nilai perolehan saham yang diterima entitas restrukturisasi dari penyetoran modal nontunai yang menggunakan nilai buku adalah sebesar nilai buku aset tersebut," bunyi Pasal 16 ayat (3) PP 41/2026.
Selanjutnya, dalam hal restrukturisasi turut menggunakan transaksi pembayaran dividen nontunai, penghasilan dividen yang diterima oleh entitas restrukturisasi yang menerima pengalihan harta bisa dikecualikan dari objek PPh sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan.
Kemudian, dalam hal restrukturisasi dilakukan menggunakan transaksi tukar-menukar harta antarentitas restrukturisasi, selisih nilai buku antara harta yang dipertukarkan merupakan keuntungan yang dikenai PPh atau kerugian yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.
Merujuk pada ayat penjelas Pasal 18 ayat (3) PP 41/2026, selisih nilai buku antara harta yang dipertukarkan tetap diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian yang diperhitungkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak.
Selanjutnya, dalam hal restrukturisasi dilakukan menggunakan pembelian kembali saham nontunai, entitas restrukturisasi yang menerima pengalihan harta nontunai mencatat perolehan nilai harta nontunai menggunakan nilai buku pihak yang mengalihkan harta serta mencatat pengurangan nilai investasi sebesar nilai buku saham entitas restrukturisasi yang dibeli kembali.
Dalam transaksi ini, selisih lebih antara nilai buku saham entitas restrukturisasi yang dibeli kembali dan nilai buku harta nontunai yang dialihkan adalah penghasilan yang dikenai PPh final sebesar 0%.
Namun, dalam hal transaksi ini menimbulkan selisih kurang antara nilai buku saham entitas restrukturisasi yang dibeli kembali dan nilai buku harta nontunai yang dialihkan, selisih dimaksud bukan pengurang penghasilan kena pajak.
Terkait dengan restrukturisasi yang dilakukan menggunakan transaksi pengalihan dan perolehan lini usaha dengan kas, Pasal 23 ayat (4) PP 41/2026 mengatur bahwa transaksi ini bisa menggunakan nilai buku bila:
Dalam hal nilai pembayaran kas yang diterima oleh entitas yang mengalihkan lini usahanya ternyata lebih besar dari nilai buku lini usaha yang dialihkan, selisih lebih dimaksud dikenai PPh final sebesar 0%.
Bagi entitas yang menerima pengalihan lini usaha, selisih kurang antara nilai perolehan lini usaha dan pembayaran kas tidak dapat dibebankan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.
Terakhir, khusus terkait dengan pembebasan utang dalam rangka likuidasi, keuntungan karena pembebasan utang yang diterima oleh entitas restrukturisasi bisa dikenai PPh final 0% bila:
Perlakuan pajak dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN sebagaimana diatur dalam PP 41/2026 ini dinyatakan berlaku hingga 31 Desember 2029. (dik)
