Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
[News] Banner Whatsapp Channel
PP 41/2026

PP 41/2026 Muat Pengaturan Pajak Khusus untuk Restrukturisasi BUMN

[DDTCNews] Muhamad Wildan
Kamis, 19 November 2026 | 08.15 WIB
PP 41/2026 Muat Pengaturan Pajak Khusus untuk Restrukturisasi BUMN
<p>Ilustrasi.&nbsp;</p>

JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Pemerintah (PP) 41/2026 memuat beragam perlakuan perpajakan khusus untuk mendukung restrukturisasi BUMN.

Melalui PP 41/2026, restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN melalui penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha bisa dilaksanakan menggunakan nilai buku setelah penyampaian pemberitahuan kepada dirjen pajak.

"Untuk kepentingan penerapan ketentuan di bidang PPh, entitas restrukturisasi dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e setelah menyampaikan pemberitahuan penggunaan nilai buku dan dokumen pendukung kepada DJP," bunyi Pasal 9 ayat (2) PP 41/2026, dikutip pada Kamis (19/11/2026).

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) PP 41/2026, restrukturisasi yang menggunakan nilai buku dapat dilaksanakan melalui transaksi korporasi berupa:

  1. setoran modal nontunai;
  2. pembayaran dividen nontunai;
  3. tukar-menukar harta nontunai;
  4. pembelian kembali saham nontunai dan/atau pengurangan modal ditempatkan dan disetor nontunai;
  5. pengalihan dan perolehan lini usaha dengan kas;

Dalam hal restrukturisasi menggunakan transaksi penyetoran modal nontunai (inbreng), entitas restrukturisasi memperoleh saham dengan nilai sebesar nilai buku harta selain kas.

"Untuk keperluan perpajakan, nilai perolehan saham yang diterima entitas restrukturisasi dari penyetoran modal nontunai yang menggunakan nilai buku adalah sebesar nilai buku aset tersebut," bunyi Pasal 16 ayat (3) PP 41/2026.

Selanjutnya, dalam hal restrukturisasi turut menggunakan transaksi pembayaran dividen nontunai, penghasilan dividen yang diterima oleh entitas restrukturisasi yang menerima pengalihan harta bisa dikecualikan dari objek PPh sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan.

Kemudian, dalam hal restrukturisasi dilakukan menggunakan transaksi tukar-menukar harta antarentitas restrukturisasi, selisih nilai buku antara harta yang dipertukarkan merupakan keuntungan yang dikenai PPh atau kerugian yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

Merujuk pada ayat penjelas Pasal 18 ayat (3) PP 41/2026, selisih nilai buku antara harta yang dipertukarkan tetap diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian yang diperhitungkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak.

Selanjutnya, dalam hal restrukturisasi dilakukan menggunakan pembelian kembali saham nontunai, entitas restrukturisasi yang menerima pengalihan harta nontunai mencatat perolehan nilai harta nontunai menggunakan nilai buku pihak yang mengalihkan harta serta mencatat pengurangan nilai investasi sebesar nilai buku saham entitas restrukturisasi yang dibeli kembali.

Dalam transaksi ini, selisih lebih antara nilai buku saham entitas restrukturisasi yang dibeli kembali dan nilai buku harta nontunai yang dialihkan adalah penghasilan yang dikenai PPh final sebesar 0%.

Namun, dalam hal transaksi ini menimbulkan selisih kurang antara nilai buku saham entitas restrukturisasi yang dibeli kembali dan nilai buku harta nontunai yang dialihkan, selisih dimaksud bukan pengurang penghasilan kena pajak.

Terkait dengan restrukturisasi yang dilakukan menggunakan transaksi pengalihan dan perolehan lini usaha dengan kas, Pasal 23 ayat (4) PP 41/2026 mengatur bahwa transaksi ini bisa menggunakan nilai buku bila:

  1. dilakukan untuk penyelamatan atau penyehatan BUMN dan/atau anak usaha BUMN; dan
  2. nilai pembayaran kas sama dengan atau lebih besar dari nilai buku harta bersih yang dialihkan.

Dalam hal nilai pembayaran kas yang diterima oleh entitas yang mengalihkan lini usahanya ternyata lebih besar dari nilai buku lini usaha yang dialihkan, selisih lebih dimaksud dikenai PPh final sebesar 0%.

Bagi entitas yang menerima pengalihan lini usaha, selisih kurang antara nilai perolehan lini usaha dan pembayaran kas tidak dapat dibebankan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

Terakhir, khusus terkait dengan pembebasan utang dalam rangka likuidasi, keuntungan karena pembebasan utang yang diterima oleh entitas restrukturisasi bisa dikenai PPh final 0% bila:

  1. kreditur dan debitur terkait merupakan entitas restrukturisasi yang memiliki hubungan istimewa antara keduanya;
  2. debitur merupakan entitas restrukturisasi dalam proses likuidasi yang dibuktikan dengan akta pernyataan keputusan RUPS mengenai pembubaran perusahaan diikuti dengan likuidasi atau berdasarkan penetapan pengadilan mengenai likuidasi;
  3. penghapustagihan piutang oleh kreditur telah mendapatkan persetujuan berdasarkan ketentuan di bidang BUMN untuk kreditur BUMN atau sudah disetujui sesuai dengan anggaran dasar untuk kreditur anak usaha BUMN;
  4. utang sudah diakui secara hukum dan akuntansi sebelum 1 Januari 2026, termasuk bunga pinjaman atas pokok utang yang timbul setelah 1 Januari 2026.

Perlakuan pajak dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN sebagaimana diatur dalam PP 41/2026 ini dinyatakan berlaku hingga 31 Desember 2029. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.