EB_SPT PPh Badan 2026
Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
[News] Banner Whatsapp Channel
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak Kode 07 di KEK, Jangan Salah Isi Dokumen Pendukung

[DDTCNews] Redaksi
Rabu, 18 November 2026 | 18.00 WIB
Faktur Pajak Kode 07 di KEK, Jangan Salah Isi Dokumen Pendukung
<p>Ilustrasi.</p>

JAKARTA, DDTCNews - Kring Pajak menjelaskan tata cara pengisian faktur pajak kode transaksi 07 atas penyerahan barang atau jasa kepada perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut.

Kring Pajak menjelaskan pengusaha kena pajak (PKP) yang membuat faktur pajak atas transaksi tersebut perlu memilih kode 17 pada kolom Informasi Tambahan serta mengisi nomor dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika ingin menerbitkan faktur pajak 07 atas transaksi ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, silakan mengisi kolom Informasi Tambahan: 17. Kawasan Ekonomi Khusus PP Nomor 40 Tahun 2021," jelas Kring Pajak melalui media sosial, Rabu (18/11/2026).

Perlu diketahui, penjelasan tersebut disampaikan Kring Pajak saat merespons pertanyaan wajib pajak yang hendak membuat faktur pajak kode 07 atas transaksi dengan perusahaan yang berada di KEK.

Wajib pajak dimaksud ingin memastikan informasi yang perlu dicantumkan pada kolom Dokumen Pendukung serta ketepatan pemilihan kode 17 pada kolom Informasi Tambahan.

Merespons pertanyaan tersebut, Kring Pajak menjelaskan kolom Dokumen Pendukung dapat diisi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus (PPKEK) atau pemberitahuan jasa kawasan ekonomi khusus (PJKEK).

"Untuk kolom Dokumen Pendukung silakan diisi dengan nomor dokumen PPKEK (Tidak Divalidasi) dan/atau PJKEK (Divalidasi), dengan format pengisiannya adalah: PJKEK#NomorPJKEK atau PPKEK#NomorPPKEK ya," jelas Kring Pajak.

Sebagai informasi, kode transaksi 07 digunakan dalam pembuatan faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang memperoleh fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut berdasarkan ketentuan yang berlaku. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.