EB_SPT PPh Badan 2026
Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
[News] Banner Whatsapp Channel
PENERIMAAN PAJAK

IMF Soroti Rendahnya Rasio Pajak Negara Asean, RI Paling Kecil

[DDTCNews] Muhamad Wildan
Rabu, 18 November 2026 | 16.30 WIB
IMF Soroti Rendahnya Rasio Pajak Negara Asean, RI Paling Kecil
<table style="width:100%"> <tbody> <tr> <td> <p>Ilustrasi. (foto: <em>financial.express.com</em>)</p> </td> </tr> </tbody> </table>

MANILA, DDTCNews - International Monetary Fund (IMF) memberikan sorotan khusus terhadap rendahnya rasio pajak negara-negara anggota Asean.

Managing Director IMF Kristalina Georgieva mengatakan rata-rata rasio pajak negara anggota Asean hanya sebesar 12%, di bawah rata-rata rasio pajak di kawasan Asia lainnya yang sebesar 15%.

"Rasio pajak terhadap PDB di Asean berada di angka 12%, di bawah rata-rata 15% di wilayah lainnya di Asia. Ini merupakan isu mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti," ujar Georgieva dalam KTT Asean, dikutip pada Rabu (18/11/2026).

Dalam laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bertajuk Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2026, OECD mencatat negara-negara Asean memiliki besaran rasio pajak yang bervariasi, mulai dari 11,8% hingga 18,1% pada 2024.

Filipina tercatat memiliki rasio pajak sebesar 18,1%, sedangkan Vietnam dan Thailand memiliki rasio pajak masing-masing sebesar 17,2% dan 17,1%. Adapun Singapura tercatat memiliki rasio pajak sebesar 13,4%, sedangkan Malaysia dan Laos memiliki rasio pajak sebesar 13% dan 12,7%.

Terakhir, Kamboja dan Indonesia tercatat memiliki rasio pajak masing-masing hanya sebesar 12,5% dan 11,8%, lebih rendah bila dibandingkan dengan rasio pajak negara-negara Asean yang sudah disebutkan dalam paragraf sebelumnya.

IMF dalam berbagai publikasinya mengungkapkan bahwa yurisdiksi perlu mencapai rasio pajak setidaknya sebesar 15% dalam rangka mendanai pembangunan dan mencapai target-target dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

"Meski threshold 15% dimaksud tidaklah berdasarkan pada exact science, bukti-bukti empiris terkait kapasitas pemajakan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terakselerasi bila penerimaan pajak mampu melampaui titik kritis tertentu," ungkap IMF dalam paper bertajuk Building Tax Capacity for Growth and Development: Evidence-Based Analysis for Mobilizing Domestic Revenue.

IMF mencatat upaya peningkatan kapasitas pemajakan yang dilaksanakan secara konsisten akan diikuti dengan percepatan kenaikan pendapatan per kapita suatu negara.

Guna mencapai rasio pajak yang optimal, yurisdiksi perlu menyiapkan strategi penerimaan jangka menengah yang mencakup kebijakan perluasan basis pajak, peningkatan kinerja pajak tidak langsung, reformasi insentif pajak, penyederhanaan sistem pajak, diversifikasi sumber penerimaan, dan peningkatan kepatuhan. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.