JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) merilis leaflet mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (PSA) klaster pengawasan kepatuhan.
Merujuk leaflet tersebut, fasilitas PSA klaster pengawasan diberikan atas sanksi administratif berupa denda maupun bunga yang timbul dari pelaporan SPT, pembetulan SPT, pembayaran pajak, serta surat tagihan pajak (STP) tertentu bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan.
"Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (denda/bunga) yang timbul dari pelaporan SPT, pembetulan SPT, pembayaran pajak, dan STP tertentu sesuai lampiran huruf A KEP-239/PJ/2026, bagi wajib pajak yang memenuhi syarat," tulis DJP dalam leaflet PSA Klaster Pengawasan Kepatuhan, dikutip pada Rabu (18/11/2026).
Secara lebih terperinci, ruang lingkup PSA klaster pengawasan mencakup 4 kondisi. Pertama, keterlambatan pelaporan SPT berstatus kurang bayar (denda Pasal 7 ayat (1) UU KUP). Kedua, pembetulan SPT (bunga Pasal 8 ayat (2)/(2a) UU KUP), termasuk pembetulan akibat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK).
Ketiga, keterlambatan pembayaran pajak (bunga Pasal 9 ayat (2a)/(2b) UU KUP). Untuk ketiga kondisi tersebut, fasilitas berlaku atas SPT Tahunan PPh sampai dengan tahun pajak 2025 dan SPT Masa sampai dengan masa pajak September 2026.
Syaratnya, SPT tersebut harus dilaporkan atau dibetulkan serta kekurangan pajaknya dibayar pada periode 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027. Besaran pengurangan sanksi untuk kondisi pertama hingga ketiga ditentukan oleh waktu pelaporan atau pembetulan SPT dengan perincian sebagai berikut:
| Pelaporan/Pembetulan SPT | PSA |
|---|---|
| 8 Oktober 2026 – 31 Desember 2026 | 100% |
| 1 Januari 2027 – 31 Maret 2027 | 50% |
| 1 April 2027 – 30 Juni 2027 | 25% |
| Setelah 30 Juni 2027 | 0% |
Keempat, sanksi dalam STP yang diterbitkan pada periode 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027. Cakupannya meliputi bunga Pasal 14 ayat (3) UU KUP, denda terkait faktur pajak Pasal 14 ayat (4) UU KUP, bunga angsuran/penundaan pembayaran pajak dan penundaan penyampaian SPT Tahunan (Pasal 19 ayat (2)/(3) UU KUP), serta sanksi atas SPT yang dilaporkan sebelum 8 Oktober 2026.
Adapun untuk sanksi Pasal 14 ayat (3) UU KUP, pelunasan pokok pajak paling lambat 1 bulan sejak STP terbit diberikan penghapusan sanksi 100%. Selanjutnya, pelunasan pokok pajak setelah 1 bulan hingga 2 bulan maka sanksi dikurangi 50%. Terakhir, pelunasan pokok pajak setelah 2 bulan maka dikurangi 25%.
Sementara itu, untuk sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP serta STP sebelum 8 Oktober 2026, wajib pajak memperoleh pengurangan sanksi 90% apabila membayar 10% sanksi pada 8 Oktober–31 Desember 2026 atau maksimal 1 bulan sejak STP terbit.
Selanjutnya, wajib pajak bisa mendapat pengurangan yang diberikan sebesar 75% apabila membayar sanksi sebesar 25% setelah 1 bulan sejak penerbitan STP hingga maksimal 30 Juni 2027. Adapun untuk STP bunga Pasal 19 ayat (2)/(3) UU KUP, penghapusan sanksi sebesar 100% diberikan apabila wajib pajak melunasi pokok PPh pada periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.
DJP menegaskan PSA klaster pengawasan tidak berlaku secara otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan melalui sistem coretax pada menu Layanan WP > Buat Permohonan Layanan Administrasi > AS.26-03 paling lambat 1 Oktober 2028.
Dalam pengajuannya, wajib pajak harus sudah melunasi pokok pajak, menyiapkan surat permohonan, dan 2 surat pernyataan bermeterai. Kedua surat pernyataan tersebut yakni pernyataan sanksi timbul karena kekhilafan/bukan kesalahan wajib pajak (format Lampiran G) dan pernyataan tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lain (format Lampiran F).
"Permohonan paling banyak 2 kali. Yang kedua paling lama 3 bulan sejak keputusan pertama dikirim," tutup DJP dalam keterangannya. (dik)
