JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan Komisi III DPR menyepakati RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.
RUU Perampasan Aset disetujui oleh seluruh fraksi di Komisi III DPR dalam rapat pembicaraan tingkat I pada hari ini, Rabu (18/11/2026), yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
"Apakah naskah RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II, yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat? Setuju," tanya Sufmi.
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mengatakan perampasan aset tanpa didasarkan pada putusan pidana merupakan instrumen yang diperlukan untuk merespons perkembangan praktik tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
RUU Perampasan Aset yang disetujui pemerintah dan Komisi III DPR turut mencakup tindak pidana korupsi; tindak pidana narkotika dan psikotropika; tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme; tindak pidana penyelundupan manusia.
Kemudian, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; tindak pidana perdagangan orang; serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Selain mengatur ruang lingkup tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset, RUU Perampasan Aset juga mengatur jenis aset yang dapat dirampas, hukum acara perampasan aset berdasarkan putusan dan tanpa putusan, pengelolaan serta pengawasan perampasan aset oleh badan khusus, hingga sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi (TI).
Eddy berharap mekanisme perampasan aset dalam RUU tersebut dapat mengatasi berbagai hambatan yang selama ini dihadapi dalam proses perampasan aset konvensional.
"Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset, dapat dilaksanakan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta mampu mengatasi berbagai hambatan prosedural yang timbul akibat penerapan pendekatan konvensional yang kaku," ujarnya. (rig)
