JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memastikan telah menyediakan anggaran dalam rangka penanganan bencana sepanjang 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan total pagu yang disiapkan untuk kebutuhan penanganan bencana mencapai Rp5 triliun. Dia menegaskan anggaran tersebut tidak berada dalam 1 pos atau 1 kementerian saja, tetapi tersebar dalam anggaran pemerintah pusat dan daerah.
"Setiap tahun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dikasih cadangan Rp5 triliun, yang kemarin sudah dipakai sebagian untuk Aceh, tetapi masih cukup," katanya, dikutip pada Rabu (9/9/2026).
Purbaya juga memastikan kesiapan anggaran apabila terdapat kebutuhan mendesak akibat bencana di dalam negeri. Menurutnya, penanganan bencana merupakan prioritas saat ini.
Bendahara negara akan memberikan pagu tambahan berdasarkan kebutuhan yang diajukan BNPB. Saat ini, BNPB belum meminta tambahan anggaran untuk penanganan bencana, termasuk gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
"Untuk bencana treatment-nya beda, akan kami utamakan karena menyangkut kemampuan hidup masyarakat dalam bertahan menghadapi bencana. Jadi bisa kami naikkan, tapi saya belum terima permintaan dari BNPB sampai sekarang," tutur Purbaya.
Selain memastikan ketersediaan anggaran, lanjut Purbaya, pemerintah juga memantau penyaluran dan penggunaan dana di daerah. Upaya ini ditempuh guna memastikan anggaran yang telah disalurkan tersedia dan dapat digunakan sesuai kebutuhan penanganan bencana.
"Karena kami sudah monitor kondisinya. Kami suntik uang ke seluruh daerah tingkat 2 dan tingkat 1 [kabupaten/kota dan provinsi] di awal Agustus," ujarnya.
Purbaya menegaskan menjamin pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk merespons kebutuhan penanganan bencana. Dia juga akan terus memantau ketersediaan dan penggunaan anggaran sehingga benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah terdampak.
"Untuk bencana enggak usah khawatir, kami akan siapkan anggaran yang dibutuhkan. Kalau saya lihat ini enggak akan sebesar [dana untuk] Aceh, karena di sana pemerintahannya berhenti semua. Kalau NTT dan Kalimantan enggak sampai berhenti pemdanya," katanya. (rig)
