Kendalikan Utang, Purbaya Akan Optimalkan Pemungutan Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengoptimalkan pemungutan pajak sebagai salah satu strategi untuk mengendalikan utang pemerintah yang terus meningkat.

Posisi utang pemerintah pada 30 Juni 2026 tercatat mencapai Rp10.293,69 triliun atau setara dengan 41,26% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut Purbaya, optimalisasi pemungutan pajak diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara sehingga kebutuhan pembiayaan melalui utang dapat ditekan.

"Kita akan efektifkan tax collection. Bukan naikin pajak, ya, tapi kita bersihkan cara kita beroperasi mengumpulkan pajak," ujarnya, Rabu (12/8/2026).

Selain meningkatkan penerimaan pajak, menurut Purbaya, pengelolaan utang juga dilakukan dengan membatasi defisit APBN. Ketika penerimaan negara meningkat dan belanja dapat dikendalikan, defisit anggaran akan lebih rendah sehingga kebutuhan penambahan utang baru untuk pembiayaan juga dapat ditekan.

Pada semester I/2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% PDB. Adapun outlook defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85% PDB.

"Strateginya [untuk menurunkan utang] kita akan batasi defisit supaya enggak tinggi-tinggi amat, terus kita akan efektifkan tax collection kita," tutur bendahara negara.

Berdasarkan UU Keuangan Negara, defisit APBN ditetapkan maksimal 3% terhadap PDB. Sementara itu, batas maksimal utang pemerintah ditetapkan sebesar 60% terhadap PDB.

Secara keseluruhan, Purbaya menilai posisi utang pemerintah hingga semester I/2026 masih terkendali. Menurutnya, rasio utang terhadap PDB masih berada jauh di bawah batas yang ditetapkan meski nominal utang mengalami peningkatan.

"Nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya [utang pemerintah] seperti apa. Harusnya sih bisa turun lagi sedikit, dan kalau kita lihat 'kan masih di bawah 60% jauh," tutup Purbaya. (dik)