Kantor Pajak Terapkan Pengawasan Otomatis lewat Sistem Informasi DJP

JAKARTA, DDTCNews - Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-8/PJ/2026 memungkinkan kantor pajak melakukan pengawasan otomatis melalui sistem informasi DJP.

Pengawasan otomatis kepada wajib pajak dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJP melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK); surat imbauan; surat teguran; dan/atau surat tagihan pajak.

"SP2DK, surat imbauan, surat teguran, dan/atau Surat Tagihan Pajak...diterbitkan melalui Sistem Administrasi Pengawasan DJP," bunyi angka 7 huruf a SE-8/PJ/2026, dikutip pada Jumat (17/7/2026).

Secara terperinci, tindak lanjut pelaksanaan pengawasan melalui penerbitan SP2DK dimuat pada angka 4 huruf c yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Terdaftar; atau angka 5 huruf c yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Belum Terdaftar.

Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Terdaftar memuat mekanisme permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang mencakup:

• Penerbitan dan penyampaian SP2DK
• Penerimaan tanggapan dari wajib pajak
• Penelitian atas tanggapan wajib pajak
• Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (BAP2DK)
• Penyusunan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK)

Sementara itu, tindak lanjut Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Belum Terdaftar meliputi:

• Penugasan Daftar Prioritas Ekstensifikasi (DPE) di KPP Pratama
• Persiapan pelaksanaan
• Penerbitan SP2DK
• Penyampaian SP2DK
• Monitoring atas tanggapan SP2DK
• Penerbitan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan Surat Pemberitahuan Hasil Pengujian/Pengawasan (SPHPP)
• Pembahasan dengan wajib pajak
• Penyusunan BAP2DK
• Penyusunan LHP2DK

Selanjutnya, pengawasan otomatis dengan penerbitan surat imbauan dilakukan sesuai ketentuan yang terdapat pada angka 4 huruf c angka 4) tentang Penyampaian Imbauan. Secara teknis, Penyampaian Imbauan memuat mekanisme mengenai:

• Penerbitan dan penyampaian Surat Imbauan
• Penerimaan tanggapan dari wajib pajak
• Penelitian atas tanggapan wajib pajak
• Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan Penyampaian Imbauan
• Hasil penyampaian imbauan

Sementara itu, pengawasan melalui penerbitan surat teguran akan dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang terdapat pada angka 4 huruf c angka 5) tentang Pemberian Teguran. Adapun Pemberian Teguran memuat ketentuan teknis yang meliputi:

• Penerbitan dan penyampaian surat teguran
• Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan Pemberian Teguran

Perlu diketahui, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menerbitkan SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai pedoman baru dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak

Penerbitan SE-8/PJ/2026 dilakukan seiring dengan berlakunya PMK 111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, implementasi coretax system, hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan, serta masukan dari para pemangku kepentingan. (rig)