BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan defisit anggaran Indonesia pada tahun ini bakal mencapai 3% dari PDB, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 2,68% dari PDB atau senilai Rp689,1 triliun.
Defisit diperkirakan bakal menyentuh 3% dari PDB mengingat pemerintah memutuskan untuk tetap mempertahankan subsidi BBM di tengah lonjakan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah sembari tetap melaksanakan efisiensi belanja.
"Kenaikan harga minyak diperkirakan meningkatkan defisit anggaran sebesar 0,6% dari PDB melalui peningkatan subsidi. Pemerintah mengisyaratkan niat untuk menjaga defisit di bawah 3% dari PDB. Ini membutuhkan langkah-langkah penyeimbangan anggaran sebesar 0,3% dari PDB," tulis OECD dalam OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, dikutip pada Senin (8/6/2026).
Sementara itu, defisit anggaran pada 2027 diperkirakan mencapai 2,9% dari PDB menyusul ekspansi program makan bergizi gratis (MBG) serta menurunnya biaya subsidi BBM.
Akibat defisit yang tinggi pada 2026 dan 2027 dimaksud, rasio utang terhadap PDB Indonesia pada 2026 dan 2027 diperkirakan hampir menyentuh 41% dari PDB.
Berkaca pada kondisi itu, OECD mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan secara targeted hanya kepada rumah tangga rentan dalam rangka mempertahankan tingkat utang.
"Bantuan yang ditargetkan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah sebaiknya lebih diutamakan ketimbang pengendalian harga secara luas," tulis OECD dalam laporannya.
Menurut OECD, subsidi dan kompensasi energi adalah kebijakan yang membebani anggaran serta cenderung tidak tepat sasaran.
OECD juga mendorong pemerintah untuk menyalurkan MBG secara lebih tepat sasaran dan memperketat kontrol belanja yang terkait dengan program dimaksud.
Sebagai informasi, belanja subsidi dan kompensasi pada Januari hingga Mei 2026 tercatat sudah bertumbuh 208,2% akibat naiknya harga minyak serta merosotnya nilai tukar rupiah.
Secara terperinci, realisasi subsidi dan kompensasi hingga Mei 2026 tercatat sudah mencapai Rp203,7 triliun atau 45,6% dari pagu subsidi dan kompensasi pada APBN 2026. (rig)
