JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp153,1 triliun untuk belanja subsidi dan kompensasi energi sepanjang Januari hingga April 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat realisasi belanja subsidi energi sudah Rp74,9 triliun dan kompensasi Rp78,2 triliun. Dia meyakini pemberian subsidi dan kompensasi membantu menjaga harga BBM, LPG 3 kg, dan listrik sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
"Belanja subsidi kompensasi ini untuk menjaga daya beli masyarakat. Kita bayar sesuai dengan yang diminta oleh PLN dan Pertamina," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Rabu (20/5/2026).
Sementara itu, belanja subsidi dan kompensasi hingga April 2026 melonjak 223,1% dibandingkan dengan tahun lalu. Hal itu dikarenakan pembayaran kompensasi energi sudah dilakukan rutin setiap bulan mulai tahun ini.
"Sekarang sudah betul bayar subsidinya semuanya penuh, tapi untuk kompensasinya kita bayar 70%. Itu yang membuat Pertamina keadaan finansialnya lebih bagus ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Jadi, ketika mereka perlu beli minyak tambahan dengan harga lebih tinggi, tidak pernah lagi minta uang ke pemerintah karena kondisi finansialnya sudah cukup baik," tutur Purbaya.
Secara terperinci, realisasi penyaluran berbagai jenis barang bersubsidi sepanjang Januari-April 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Contoh, penyaluran BBM bersubsidi mencapai 4,70 juta kiloliter atau tumbuh 8,2%. Kemudian, penyaluran LPG 3 kilogram juga meningkat 3,7%, dari 2,07 juta kilogram pada 2025 menjadi 2,15 juta kilogram pada 2026.
Berikutnya, jumlah pelanggan listrik bersubsidi juga meningkat menjadi 42,9 juta pelanggan atau tumbuh 2% dari periode yang sama 2025 sebanyak 42 juta pelanggan.
Kemudian, pada sektor pertanian, pemerintah telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 2,9 juta ton atau meningkat 25,2% dari tahun lalu yang sebanyak 2,3 juta ton.
Tak hanya itu, subsidi juga digelontorkan untuk pemberian bunga kepada debitur kredit usaha rakyat (KUR). Hingga April 2026, debitur KUR yang mendapat subsidi bunga mencapai 1,54 juta debitur, tumbuh 1,4% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 1,51 juta debitur.
"Jadi, kami tidak ragu-ragu membelanjakan uang untuk mendukung masyarakat," jelas Purbaya.
Secara keseluruhan, anggaran untuk subsidi dan kompensasi di atas berasal dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (rig)
