BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keputusannya kembali memberikan PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk mobil listrik antara lain mempertimbangkan perang di Timur Tengah yang masih berlanjut.
Dengan perang yang berkelanjutan, Purbaya memperkirakan harga minyak dunia akan tetap tinggi. Oleh karena itu, apabila masyarakat ramai-ramai beralih menggunakan kendaraan listrik, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) yang mayoritas impor bisa mengecil.
"Konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi, dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa alihkan ke listrik, itu akan mengurangi impor BBM kita dengan signifikan," ujarnya kepada awak media, Selasa (12/5/2026).
Purbaya mengaku sudah mengamati upaya Amerika Serikat (AS) dalam bernegosiasi dengan Iran. Menurutnya, langkah AS kurang memadai untuk menurunkan tensi geopolitik sehingga belum ada kesepakatan berdamai antara kedua belah pihak.
Tanpa kesepakatan damai AS-Iran, konflik di Timur Tengah bakal berlanjut dan harga minyak dunia di pasar internasional juga tetap tinggi. Imbasnya, negara-negara importir minyak mentah, termasuk Indonesia, harus mengimpor BBM dengan harga lebih mahal.
"Kita lihat harga minyak dunia kan enggak akan turun. Setelah saya ke Amerika, saya pelajari cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain ketentuan [negosiasi] yang diberikan untuk Iran, itu sepertinya desainnya untuk [negara] yang kalah perang," kata Purbaya.
Purbaya menjelaskan konsumsi BBM dalam negeri masih tinggi, terutama BBM bersubsidi. Mengingat tingginya konsumsi BBM, pemerintah pun harus menyiapkan anggaran subsidi energi dalam jumlah besar.
Dia memprediksi konflik antara AS dan Iran baru mereda sekitar September 2026 lantaran terdapat agenda pemilu AS pada November 2026.
"Tapi bisa saja [konflik] berlanjut terus, jadi kita akan melihat kondisi terus," tutup Purbaya.
Purbaya juga mengkalkulasi subsidi untuk kendaraan listrik lebih menguntungkan atau lebih hemat dibandingkan dengan terus-terusan mengimpor BBM karena energi listriknya diproduksi di dalam negeri oleh PLN.
Dia menyebut pemerintah akan mengoptimalkan produksi listrik oleh PLN yang belum sepenuhnya terpakai, tetapi sudah dibayar melalui skema take or pay (ToP).
"Ada listrik PLN yang tetap dibayar, tapi belum dipakai. Itu mungkin kapasitas yang terpakai sekitar 70%, jadi masih ada 30% listrik yang kita bayar tapi enggak dipakai. Saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil, itu utamanya," imbuh Purbaya.
Sebelumnya, Purbaya menyatakan bakal kembali memberikan PPN DTP untuk 100 unit mobil listrik mulai Juni 2026. PPN DTP sebesar 100% akan diberikan untuk mobil listrik berbasis baterai nikel (nickel manganese cobalt/NMC), serta PPN DTP sebesar 40% untuk mobil listrik yang menggunakan baterai selain nikel.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan subsidi alias diskon pembelian motor listrik senilai Rp5 juta per unit. Subsidi pembelian tersebut hanya berlaku untuk 100.000 unit motor listrik. (dik)
