BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan memperluas cakupan program digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program digitalisasi bansos telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan diperluas ke 42 kabupaten/kota. Pada fase ini, sistem akan mengelola data 11 juta rumah tangga pendaftar bansos.
"Digitalisasi ini memang sangat penting sehingga proses pengambilan keputusan basisnya harus data akurat. Kami bersyukur kementerian/lembaga (K/L) yang punya sekitar 27.000 aplikasi sudah mulai tersambung," kata Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, dikutip pada Minggu (10/5/2026).
Digitalisasi bansos diharapkan dapat menyelesaikan masalah exclusion error dan inclusion error dalam penyaluran bansos berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos).
Saat ini, masih ada 3 juta masyarakat pada desil 1 yang belum terjangkau bansos. Lalu, terdapat 2,7 juta penerima bansos yang justru merupakan bagian dari desil 2.
Dalam piloting yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuwangi, program digitalisasi bansos telah meningkatkan akurasi pemberian bansos dengan memanfaatkan data kependudukan, kepemilikan aset, kepegawaian, hingga konsumsi listrik.
"Adanya exclusion dan inclusion error ini adalah hal yang harus dan sedang kami benahi bersama melalui sistem digital yang lebih presisi. Tidak ada pihak yang paling hebat dalam pekerjaan besar ini, kami semua adalah satu tim yang harus saling mendukung dan menjaga ritme kerja," ujar Luhut.
Ke depan, Luhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau pelaksanaan program digitalisasi bansos di Banyuwangi, Surabaya, dan Bali pada Juni 2026.
"Kalau ini semua berjalan baik yang 42 kabupaten/kota, Presiden nanti roll out pada Oktober atau November, paling lambat tahun ini saya kira secara nasional sudah bisa jalan," ujar Luhut. (rig)
