BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat baru ada 13.576 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang sudah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Jumlah tersebut setara dengan 52,37% dari total 25.925 SPPG yang sudah beroperasi.
Meski masih rendah, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan jumlah SPPG yang memiliki SLHS sudah meningkat drastis bila dibandingkan dengan tahun lalu.
"Saat saya masuk akhir September 2025, SLHS baru [dimiliki oleh] 39 SPPG,", dikutip pada Sabtu (18/4/2026).
Nanik mengatakan pihaknya akan menempuh langkah percepatan agar seluruh SPPG bisa memiliki SLHS dalam waktu dekat. BGN menargetkan semua SPPG sudah memiliki SLHS paling lambat Agustus 2026.
Untuk mencapai target dimaksud, Nanik mengatakan pihaknya akan mendorong sinergi lintas kementerian dalam rangka mempercepat proses pengajuan dan penerbitan SLHS di daerah.
"Saya sebagai ketua pelaksana harian Tim Koordinasi Program MBG terus mendorong Kemenkes dan Kemendagri untuk membantu mempercepat proses SLHS, namun tetap harus mengacu pada persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh SPPG," kata Nanik.
Bagi SPPG yang belum mengajukan permohonan SLHS, Nanik mengatakan pihaknya akan menjatuhkan sanksi suspend atau penghentian sementara.
"Untuk SPPG yang belum mendaftar SLHS, kami akan instruksikan dilakukan suspensi atau penghentian sementara operasional," ujar Nanik.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga kualitas dan keamanan pangan pada program MBG serta memastikan seluruh SPPG memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Sebagai informasi, realisasi anggaran MBG hingga 9 Maret 2026 sudah mencapai Rp44 triliun. Nilai tersebut setara dengan 13,1% pagu belanja MBG pada APBN 2026 yang senilai Rp335 triliun.
Anggaran MBG tersebut berasal dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)
