BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah turut mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi global akibat kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) dalam penyusunan RAPBN 2026.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan ketidakpastian global masih akan menjadi salah satu tantangan pada tahun depan. Dalam mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah bakal memperkuat politik luar negeri dengan tanpa berpihak pada blok manapun.
"Kami pertimbangkan. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden saat pidato, prinsip beliau adalah 1.000 teman itu masih kurang, satu lawan itu terlalu banyak," katanya, dikutip pada Senin (18/8/2025).
Suahasil mengatakan pemerintah telah melakukan negosiasi yang intens dengan AS untuk merespons kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. AS semula mewacanakan tarif bea masuk sebesar 10%, tetapi kemudian naik menjadi 32%.
Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, AS akhirnya menurunkan tarif bea masuk yang dikenakan atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.
Ketika tarif bea keluar ini disepakati, pemerintah segera menganalisis dan membandingkannya dengan negara lain. Terhadap negara lain yang dikenakan tarif lebih tinggi, Indonesia akan memiliki kesempatan lebih besar dalam memasarkan produknya.
Namun dibandingkan dengan negara lain yang mendapat tarif bea masuk setara atau lebih rendah, Indonesia perlu terus memacu efisiensi dan produktivitasnya agar dapat bersaing. Secara bersamaan, pemerintah mengupayakan agar terjadi memperluas pasar atas produk-produk Indonesia.
"Bapak Presiden menyampaikan dengan Eropa kita sudah memiliki kesepakatan. Artinya pasar kita menjadi lebih luas, target-target pasar kita bisa lebih banyak. Moga-moga nanti bisa diisi oleh seluruh pengusaha kita," ujar Suahasil.
Presiden Prabowo Subianto telah resmi menyerahkan RAPBN 2026 beserta nota keuangannya kepada DPR pada 15 Agustus 2025 lalu. RAPBN 2026 yang didesain dengan defisit senilai Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap PDB.
Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada APBN 2025 sebesar 2,53%, serta perkiraan pemerintah soal defisit anggaran 2025 yang mencapai 2,78%.
Defisit pada RAPBN 2026 ini terjadi karena pendapatan negara ditargetkan senilai Rp3.147,7 triliun dan belanja negara Rp3.786,5 triliun. (dik)
