Petugas menata papan tulis ruangan kelas Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (8/3/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan uji coba pelaksanaan sekolah rakyat di 2 lokasi, yakni di Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Simulasi tersebut dilakukan pada Rabu dan Kamis lalu, sebelum dimulainya pembelajaran di sekolah rakyat pada 14 Juli 2025.
"Kita melakukan simulasi untuk penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan selama 24 jam penuh," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dikutip pada Sabtu (12/7/2025).
Sentra Handayani akan menampung 75 siswa SMP, sedangkan STPL Bekasi akan menampung 180 siswa SMA.
Secara keseluruhan, ada 63 sekolah rakyat yang akan mulai beroperasi pada 14 Juli 2025, sedangkan 37 sekolah sisanya akan mulai beroperasi pada akhir bulan. Sebanyak 9.755 siswa telah terdaftar sebagai siswa sekolah rakyat tahap pertama.
Simulasi di Sentra Handayani Jakarta dan STPL Bekasi dimulai dengan registrasi siswa dan pembagian kamar, lalu dilanjutkan dengan cek kesehatan gratis, talent mapping, pembelajaran akademik, serta pengenalan tata tertib.
Para siswa juga diberikan tas sekolah yang berisi seragam, sepatu, perlengkapan ibadah, alat tulis, dan peralatan kebersihan.
"Nanti juga ada tes talent DNA. Tes ini adalah semacam aplikasi untuk mengetahui kemampuan siswa dengan AI yang sudah dilatih. Jadi ini khusus dan beliau memberikan secara gratis untuk sekolah rakyat," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul meminta para orang tua untuk memercayakan anak mereka kepada sekolah rakyat. Pasalnya, seluruh kebutuhan para siswa akan disediakan secara penuh oleh pemerintah.
Pemerintah juga akan memantau kesehatan siswa secara gratis. "Kalau ada siswa yang terdeteksi memiliki penyakit menular, nanti pada dasarnya ditindaklanjuti terlebih dahulu," ujar Gus Ipul.
Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp10,9 triliun untuk membangun sekolah rakyat. Adapun operasionalisasi sekolah rakyat pada tahun ini membutuhkan anggaran senilai Rp2,4 triliun.
Anggaran untuk sekolah rakyat ini berasal dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)