BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengoptimalkan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) pada tahun fiskal 2026.
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah pusat menyebutkan terdapat 6 strategi yang bisa ditempuh pemda untuk mengoptimalisasi pungutannya.
"Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Pertama, optimalisasi pemungutan khususnya melalui pajak kendaraan, opsen pajak kendaraan dan PBB-P2," tulis pemerintah dalam KEM-PPKF 2026, dikutip pada Rabu (21/5/2025).
Kedua, pemda perlu penguatan tata kelola perpajakan daerah. Caranya, dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan daerah, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah.
Ketiga, melakukan sinergi pemungutan PDRD antar pemerintah daerah. Keempat, penguatan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah.
Kelima, pemda harus menetapkan target pertumbuhan PDRD tahun 2026. Penetapan target nantinya harus berbasis pada data potensi penerimaan PDRD, serta disusun dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi daerah.
Keenam, pemda perlu memetakan potensi PDRD yang selama ini belum optimal di masing-masing pemerintah daerah.
Di samping itu, pemerintah pusat juga menegaskan pentingnya menyusun kebijakan insentif pajak yang terukur. Pemda pun diminta untuk mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti kondisi perekonomian, prioritas kebijakan fiskal nasional dan daerah, dan penetapan tarif layanan yang tidak berbiaya ekonomi tinggi.
"Dalam upaya meningkatkan investasi, diperlukan juga kebijakan PDRD yang mampu meningkatkan daya saing. Kebijakan tersebut melalui kebijakan insentif perpajakan daerah," sebut pemerintah dalam KEM PPKF 2026. (rig)
