BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Realisasi penerimaan pajak hingga Maret 2025 mencapai Rp322,6 triliun, turun 18,1% dari periode yang sama tahun lalu. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (9/4/2025).
Realisasi penerimaan pajak tersebut setara dengan 14,7% dari target Rp2.189,3 triliun. Meski masih terkontraksi, pemerintah mengeklaim realisasi penerimaan pajak telah mengalami pembalikan atau tumbuh positif.
"Pada Maret, penerimaan pajak bruto kita sudah turnaround. Yang tadinya growth-nya minus 13% pada Januari, Februari minus 4%, ini sekarang sudah positif 9,1%," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dia menuturkan kinerja penerimaan pajak dihadapkan pada berbagai tantangan pada awal tahun ini. Salah satunya ialah kendala dalam penerapan coretax administration system. Selain itu, penerapan tarif efektif rata-rata (TER) PPh Pasal 21 juga ikut memengaruhi.
Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan realisasi penerimaan pajak secara bruto hingga Maret 2025 mencapai Rp469,91 triliun. Khusus Maret 2025, penerimaan pajak bruto mencapai Rp170,7 triliun.
Menurutnya, penerimaan pajak kumulatif pada Desember 2024 hingga Maret 2025 juga sedikit meningkat ketimbang periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara rata-rata, penerimaan pajak pada bulan-bulan tersebut mencapai Rp179,7 triliun.
"Saya ingin memberikan keyakinan bahwa penerimaan pajak masih on track," ujarnya.
Selain topik di atas, ada pula ulasan mengenai antisipasi pemerintah dalam menghadapi kebijakan bea masuk Presiden AS Donald Trump. Kemudian, ada pula tanggapan DJP terkait dengan perpanjangan periode penggunaan PPh Final UMKM sebesar 0,5%.
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyebut kinerja penerimaan pajak dalam tahun berjalan ini mulai menunjukkan pembalikan (turnaround). Adanya relaksasi pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan dinilai tak signifikan memengaruhi setoran pajak.
Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan penerimaan pajak hingga Maret 2025 telah tumbuh positif meski terdapat relaksasi pembayaran PPh Pasal 29 yang terutang dan penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi 2024.
"Tentunya ini dibutuhkan masyarakat dan dunia usaha, tetapi itu memang berdampak bagi cashflow dari penerimaan pajak," katanya. (DDTCNews)
Hingga hari ini, masih belum ada aturan resmi mengenai perpanjangan periode penggunaan PPh final UMKM 0,5%. Karenanya, berbagai aspek teknis mengenai PPh final 0,5% bagi UMKM pun masih simpang siur.
Pada prinsipnya, perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5% berlaku hingga tahun pajak 2025 bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang telah memanfaatkan selama 7 tahun dan berakhir pada 2024 lalu. Kebijakan ini merupakan salah satu program pemerintah di bidang ekonomi pada 2025 ini.
"Namun, sampai dengan saat ini terkait ketentuan teknis yang mengatur hal tersebut belum terbit. Sehingga jangka waktu pengenaan PPh Final 0,5% masih mengacu ke Pasal 59 ayat (1) PP 55/2022," tulis contact center DJP. (DDTCNews)
Pemerintah mengatakan bakal mengkaji relaksasi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) atas barang-barang asal Amerika Serikat (AS).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan relaksasi TKDN akan menjadi bagian dari materi negosiasi Indonesia mengenai kebijakan bea masuk resiprokal AS. Nanti, relaksasi TKDN akan menyasar produk teknologi informasi dan komunikasi.
"[Mengenai TKDN] ada pertimbangan terkait dengan sektor yang mereka ekspor ke Indonesia, antara lain information and communication technology (ICT). Itu kita sedang kaji dan kita akan respons," katanya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)
Pemerintah belum berencana merombak postur APBN 2025 di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat kebijakan tarif AS. Meski begitu, pemerintah akan terus memantau dinamika perekonomian global di tengah kebijakan tarif AS.
Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah telah menyiapkan strategi untuk merespons kebijakan tarif AS secara taktis. Menurutnya, pemerintah akan mengutamakan jalur diplomasi dan negosiasi.
"Belum ada [rencana perubahan APBN], tetapi tentunya lagi-lagi ini dinamikannya sangat tinggi. Itu tetap kita kelola," katanya. (DDTCNews)
Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 masih disampaikan melalui e-PSPT.
Layanan e-PSPT merupakan fitur yang digunakan, baik oleh orang pribadi maupun badan, untuk menyampaikan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan secara online. Fitur e-PSPT dapat diakses melalui DJP Online atau perpanjanganspt.pajak.go.id.
“Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2024 disampaikan ke KPP terdaftar secara tertulis atau melalui e-PSPT pada laman http://djponline.pajak.go.id sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir,” sebut Kring Pajak. (DDTCNews)
Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan khusus kepada Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Polri.
Prabowo meminta DJBC untuk tidak menetapkan prosedur yang memperlambat proses ekspor dan impor. Sementara itu, presiden juga meminta TNI AL dan Polri untuk tidak turut serta dalam praktik penyelundupan.
"Bea cukai harus beres. Jangan macam-macam lagi mencari prosedur yang mengada-ada dan memperlama," katanya. (DDTCNews)
