BERITA TERKINI
PAINAN, DDTCNews - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Painan menyelenggarakan kegiatan edukasi perpajakan melalui siaran radio di LPPL Langkisau FM pada 29 Oktober 2025.
Dalam edukasi tersebut, tema yang diangkat kantor pajak ialah aspek perpajakan Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/BUMNag). Adapun materi perpajakan disampaikan langsung oleh Kepala KP2KP Painan Anna Damayanti.
“Kami berharap BUMDes dan BUMNag dapat menjadi lembaga ekonomi desa yang taat pajak, mandiri, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” kata Anna seperti dikutip dari situs DJP, Senin (10/11/2025).
Anna menjelaskan BUMDes/BUMNag merupakan lembaga usaha yang didirikan oleh pemerintah desa/nagari untuk mengelola potensi ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Bentuk usaha yang dijalankan BUMDes/BUMNag beragam, mulai dari perdagangan, pertanian, pariwisata, hingga jasa keuangan mikro. Usaha yang didirikan biasanya disesuaikan dengan potensi tiap-tiap daerah.
Anna menegaskan tujuan utama pendirian BUMDes/BUMNag adalah memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan.
Untuk dapat beroperasi secara resmi, setiap BUMDes/BUMNag wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dengan melengkapi sejumlah dokumen seperti surat keputusan pendirian, akta pendirian, dan identitas pengurus.
Terkait dengan kewajiban perpajakan, Anna mengingatkan BUMDes/BUMNag memiliki tanggung jawab yang sama seperti badan usaha lainnya, termasuk kewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai jenis kegiatan usaha yang dijalankan.
Mulai tahun pajak 2025, seluruh administrasi perpajakan, termasuk pelaporan SPT Tahunan, akan dilakukan melalui coretax. Untuk itu, setiap BUMDes/BUMNag perlu melakukan aktivasi akun dan registrasi sertifikat digital agar siap menghadapi sistem pelaporan baru tersebut.
Sebagai bentuk dukungan terhadap transisi ini, KP2KP Painan secara aktif melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada pengurus BUMDes/BUMNag di seluruh kabupaten Pesisir Selatan melalui kunjungan langsung, pelatihan, serta kerja sama dengan pemerintah daerah. (rig)
