Seorang siswa menerima paket makan bergizi gratis di SD Negeri 1 Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (15/1/2025). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp67,13 miliar untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Badan Gizi Nasional mengeklaim program makan bergizi gratis sudah terlaksana di 38 provinsi dan diterima oleh lebih dari 2 juta penerima manfaat.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan capaian ini merupakan langkah signifikan dalam pemerataan akses gizi bagi masyarakat.
"Jadi dalam waktu satu setengah bulan, alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan. Dan minggu ini insyaallah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat," ujar Dadan, dikutip Sabtu (1/3/2025).
Dadan mengatakan program MBG tetap akan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Khusus bulan Ramadan, makanan akan langsung diberikan kepada anak-anak untuk dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa.
"Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan, tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," ujar Dadan.
Jenis makanan yang diberikan pada bulan Ramadan akan disesuaikan agar lebih tahan lama. Makanan yang akan diberikan antara lain susu, telur rebus, kurma, kue kering, dan buah. Jenis makanan ditetapkan dengan tetap memperhatikan komposisi gizi.
"Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau atau kolak. Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, ada karbohidrat, dan ada serat," ujar Dadan.
Makanan yang diberikan selama Ramadan akan dikemas dengan bahan ramah lingkungan yang harus dikembalikan oleh anak-anak setiap harinya. Langkah ini mengedukasi anak-anak untuk disiplin dan mengurangi sampah.
Program MBG akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri. Evaluasi akan dilakukan setiap satu pekan guna menentukan mekanisme pendistribusian makanan yang tepat.
"Memang ada usulan kalau yang di daerah non-muslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya, jadi kita akan samakan. Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu apakah di daerah yang non-muslim sama seperti yang pada umumnya, atau diberikan treatment khusus," ujar Dadan. (sap)