Komwasjak: Ada 4 Tantangan yang Harus Dimitigasi Sebelum BPN Dibentuk

JAKARTA, DDTCNews - Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) menyebut setidaknya terdapat 4 tantangan di Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) yang perlu diselesaikan dahulu sebelum membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).

Menurut Ketua Komwasjak Amien Sunaryadi, apabila persoalan-persoalan tersebut tak diselesaikan dengan baik dikhawatirkan persoalan tersebut bisa terbawa ke BPN.

"Bila 4 persoalan ini terbawa ke BPN maka akan menjadikan kinerja BPN tidak bisa maksimal seperti yang selama ini dialami oleh DJP dan DJBC," katanya dalam seminar bertajuk Pembentukan Badan Penerimaan Negara: Mampukah Mendukung Penegakan Hak-Hak Wajib Pajak? yang digelar KOSTAF FIA UI, Kamis (3/10/2024).

Pertama, risiko suap. Menurut Amien, langkah dari DJP dan DJBC untuk memitigasi risiko suap masih belum memadai. Dari kajian yang telah dilakukan, sambungnya, hampir semua personel DJP dan DJBC yang dipidana dikarenakan terlibat suap.

"Kalau risiko terpapar suap ini terbawa ke BPN, mitigasinya belum dibuat, ada kemungkinan besar personel BPN juga akan terlibat suap," ujarnya.

Kedua, sistem IT di DJP dan DJBC yang masih belum memadai. Akibat kelemahan pada sistem IT dimaksud, DJP dan DJBC belum mampu memberikan dukungan yang maksimal kepada pegawai dan wajib pajak.

"Untungnya untuk DJP telah dimulai perbaikan sistem IT yang disebut coretax administration system. Harusnya akhir tahun ini, coretax sudah bisa diimplementasikan," tutur Amien.

Ketiga, data dan informasi yang tersimpan di kementerian lain tidak dapat diakses. Menurut Amien, jika DJP dan DJBC tidak bisa memperoleh data-data di kementerian lain maka penerimaan perpajakan sangat sulit untuk ditingkatkan.

Komwasjak pun secara khusus menyoroti minimnya dukungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap penyediaan data dan informasi perpajakan.

"Berbeda dengan yang saya pelajari dari sejarah pembentukan financial intelligence unit di negara maju, financial intelligence unit dibentuk tujuan utamanya adalah untuk mengamankan penerimaan pajak," kata Amien.

Keempat, adanya gangguan dari aparat penegak hukum (APH) atau aparat lainnya.

"Kalau saya lihat, ini signifikan mengganggu pekerjaan personel DJP maupun DJBC. Gangguannya macam-macam," ujar Amien. (rig)