BERITA TERKINI
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan ada beberapa kepala daerah yang meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengakali angka inflasi di daerahnya.
Modus ini diupayakan oleh beberapa kepala daerah sehingga pemerintah daerah (pemda) terkait bisa mendapatkan insentif pengendalian inflasi daerah dari pemerintah pusat.
"Saya menemukan modus baru, modus barunya rekan-rekan kepala daerah ini langsung mendatangi kantor BPS di kabupaten/kota masing-masing," kata Tito, dikutip pada Minggu (29/9/2024).
Bila BPS daerah terkait tidak bisa diajak kerja sama, pemda akan secara sengaja menggelar gerakan pasar murah di pasar-pasar yang menjadi tempat BPS melakukan survei.
"Tolong untuk modus-modus seperti ini teman-teman BPS mulai hafalin juga," tutur Tito.
Menurut Tito, BPS perlu menjaga akurasi data inflasi mengingat data tersebut juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menambahkan presiden juga kerap mengecek secara langsung di pasar guna mengetahui harga komoditas yang sesungguhnya.
"Data itu sangat precious. Membuat kebijakan berdasarkan data itu sangat critical dan penting. Kita tidak ingin untung-untungan," katanya.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 43/2024, pemerintah pusat telah mengalokasikan insentif fiskal pengendalian inflasi senilai Rp900 miliar. Insentif periode pertama telah diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan kinerja pengendalian fiskal pada kuartal I/2024.
Insentif fiskal periode pertama telah diberikan kepada 50 pemda dengan total anggaran senilai Rp300 miliar. Pemda dengan inflasi paling rendah menerima insentif senilai Rp5 miliar hingga Rp7 miliar.
Insentif fiskal periode kedua akan diberikan berdasarkan kinerja pengendalian inflasi pada kuartal II/2024, sedangkan insentif periode ketiga diberikan berdasarkan kinerja pengendalian inflasi pada kuartal III/2024. (rig)
