BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan, tetapi PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain bersangkutan maka kegiatan tersebut terutang PPN kegiatan membangun sendiri (KMS).
Kring Pajak menjelaskan apabila kontraktor telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) maka kegiatan membangun bangunan tidak termasuk KMS sehingga tidak ada kewajiban untuk menyetorkan PPN atas KMS tersebut.
“Atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tersebut akan dipungut PPN dengan mekanisme PPN pada umumnya oleh pihak kontraktor,” sebut Kring Pajak di media sosial, Kamis (15/8/2024).
Dengan demikian, penyetoran PPN atas KMS menjadi diwajibkan sepanjang kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan, tetapi PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain.
Sebagai informasi, KMS dikenakan PPN. PPN atas KMS tersebut dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan KMS dengan besaran tertentu, yaitu 20% dari tarif PPN umum dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.
Dasar pengenaan pajak yang dimaksud berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.
Untuk diperhatikan, bangunan yang dikenakan PPN KMS berupa 1 atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dan memenuhi 3 kriteria tertentu.
Pertama, konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja. Kedua, diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Ketiga, luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter persegi. (rig)
