BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak orang pribadi UMKM dapat dikenai pemotongan PPh final dengan tarif 0,5% ketika melakukan penjualan kepada pemotong/pemungut pajak meski omzetnya belum melampaui Rp500 juta dalam setahun.
Agar tidak dikenai pemotongan/pemungutan PPh final, wajib pajak orang pribadi UMKM perlu menunjukkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa peredaran bruto atau omzet usahanya tidak melebihi Rp500 juta.
"Wajib pajak orang pribadi…harus menyampaikan surat pernyataan sebagai pengganti surat keterangan…yang menyatakan peredaran bruto…wajib pajak pada saat dipotong/dipungut PPh tidak melebihi Rp500 juta," bunyi Pasal 8 ayat (4) PMK 164/2023, dikutip pada Minggu (10/3/2024).
Surat pernyataan yang menyatakan bahwa omzet usaha wajib pajak orang pribadi UMKM belum melebihi Rp500 juta tersebut dibuat sesuai dengan format yang terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 164/2023.
Surat pernyataan dibuat sendiri oleh wajib pajak orang pribadi dengan mencantumkan nama, NPWP/NIK, serta alamat. Bila wajib pajak menggunakan wakil/kuasa, surat pernyataan harus mencantumkan nama, NPWP/NIK, dan alamat wakil/kuasa tersebut.
Sesuai dengan format tersebut, wajib pajak orang pribadi harus menyatakan bersedia menerima akibat hukum apabila surat pernyataan yang dibuatnya ternyata tidak benar.
"Saya bersedia menerima akibat hukum jika ternyata di kemudian hari surat pernyataan ini terbukti tidak benar, termasuk penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku," bunyi format surat pernyataan dalam lampiran PMK 164/2023.
Ketika omzet sudah melewati Rp500 juta, wajib pajak orang pribadi perlu menunjukkan salinan surat keterangan (suket) ketika melakukan transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa kepada pemotong/pemungut pajak.
Dengan menunjukkan suket, wajib pajak akan dikenai pemotongan/pemungutan PPh final sebesar 0,5%, bukan pemotongan PPh Pasal 21 ataupun PPh Pasal 22 dengan tarif normal. (rig)
